Archive for Maret, 2010


KENYATAAN HUKUM DINDONESIA

KENYATAAN HUKUM DINDONESIA

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana berdasarkan apa yang telah dijelaskan di undang-undang dasar 45.negara yang slalu myenuruh warga negaranya untuk slalu tunduk kepada hukum.yang mana hokum tersebut sudah menjadi tolak ukur dalam kebebasan melakukan sesuatu. Namun kenyataannya kini berbeda banyak makelar kasus yang masih berkeliaran di ranah hukum Negara kita.kita lihat sekarang banyak koruptor kelas kakap yang dengan tenangnya tanpa harus memikirkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan pada Negara ini sedangkan maling ayam,cucian,dll harus masuk penjara bahkan sebelum masuk penjara mereka harus babak belur karena dihajar massa yang kesal akal tindakan si maling tersebut bukan hanya itu.bukan hanya itu masyarakat pun kini sudah tidak segan lagi membakar si pencuri tersebut.beda dengan para koruptor di negeri ini.

Contoh nya saja sepertinya kasus kasus yang beterbangan di negara ini benar-benar beraneka ragam dengan keanehannya masing-masing. Seperti contohnya kasus yang baru saja terjadi di daerah Banyumas, Jawa Tengah. seorang nenek yang ketahuan mencuri 3 biji kakao di daerah perkebunan yang akan dijadikan bibit dan sekarang nasibnya terancam hukuman percobaan 1 bulan 15 hari. Miris rasanya hukum di negara ini. Memang yang namanya pencurian tetap suatu kesalahan seberapapun besar kecilnya bila dipandang perlu ditindak lanjuti silahkan saja. Hanya saja yang jadi tak berimbang di sini adalah, seorang nenek nenek yang hanya mencuri 3 biji kakao harus berhadapan dengan meja hijau tanpa di dampingi pengacara karena tidak adanya kemampuan finansial untuk membayar jasa pengacara. Sementara koruptor maling uang rakyat yang bermilyar milyar bahkan trilyunan bebas berkeliaran tanpa penyelesaian yang jelas. Mafia mafia peradilan, makelar makelar kasus bisa bebas berkeliaran dan hidup bermewah mewah. Memang benar bahwa semua itu sebagai proses peringatan supaya tidaklah menjadi contoh bagi yang lain dalam tindak pencurian. Tapi, apakah proses peradilan yang seadil-adilnya bagi koruptor dan para mafia peradilan tidak bisa ditegakkan seperti petugas hukum menindak tegas maling-maling ayam dan maling-maling lainnya.dalam undang-undang Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Baru-baru ini satgas pemberantasan mafia pun di bentuk oleh presiden.dengan itu pula diharapkan agar maker pun dapat di berantas sampai keakar-akarnya.agar hukum di Indonesia pun bisa ditegakkan kembali dan keadilan bisa terwujud tanp harus memandang kaya atau miskin.

SEKOLAH GRATIS??


Di tv sering ditampilkan iklan-klan yang menyatakan bahwa sekolah itu gratis padalah kenyataanya dalam konteks kehidupan masyarakat ternyata berbeda sekali dengan apa yang ada di tv. Selama ini pemerintah hanya mengunggulkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal BOS hanya dapat meng-cover 30 persen biaya pendidikan.itu jelas membuat harapan untuk anak Indonesia agar bisa sekolah garatis tanpa biaya apapun yang bisa memberatkan orang tua murid.

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Depdiknas, untuk menuju sekolah gratis dibutuhkan dana sebesar Rp 1,8 juta per siswa SD per tahun dan Rp 2,7 juta per siswa SMP per tahun. Sementara itu, anggaran BOS yang disediakan oleh pemerintah untuk SD di berbagai kota baru sebesar Rp 400.000 per siswa per tahun dan untuk SD di kabupaten sebesar Rp 397.000 per siswa per tahun. BOS untuk SMP di Kota sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun dan SMP di Kabupaten sebesar Rp  570.000 per siswa per tahun. Sekolah gratis yang digembar-gemborkan pemerintah justru menimbulkan pertanyaan, apa benar pemerintah sudah insyaf atau ini hanya sekadar janji Keadaan ini menunjukkan masih ada sekitar Rp 1,4 juta biaya yang harus ditanggung oleh orang tua. Saya menilai, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo masih terlalu dini untuk menyatakan bahawa sekolah di Indonesia itu gratis.

Sejauh ini baru siswa (negeri) di wilayah DKI Jakarta yang sudah dibebaskan dari beban biaya buku pelajaran. Pemerintah DKI, melalui program bantuan operasional pendidikan (BOP) menyediakan dana Rp. 60.000,- per-siswa setiap bulannya.Tampaknya, dukungan pemerintah daerah sangat berarti untuk menunjang proses ajar-mengajar dengan biaya murah bahkan gratis. Khususnya di Jakarta, para orang tua murid boleh lega dengan adanya BOP murid-murid tidak lagi dibebani biaya-biaya untuk mendukung proses ajar mengajar tersebut. Kini di sekolah tersedia buku-buku pelajaran yang digunakan hanya untuk belajar di sekolah.

Menurut Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan adanya undang-undang pasal 28 c1 tersebut pemerintah seharusnya bisa setidaknya 80 % dalam menyediakan sarana dan prasarana gratis 100% yang menunjang pendidikan di Indonesia.dan  juga perlunya pengawasan terhadap dana BOS yang sudah turun ke pemerintah setempat agar dana tersebut bisa langsung terasa bagi masyarakat khususnya anak-anak Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan agar bisa sekolah tanpa harus memikirkan biaya-biaya sekolah yang membebani mereka.

KEKERASAN TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA

Dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia pembantu memiliki peran sosial penting, namun strata kelas menghambat publikasi gerak sosial kaum Pembantu ini untuk melakukan gerakan budaya, konsolidasi kekuatan daya tawar politik maupun membentuk habitat dan way of life-nya.Profesi sebagai seorang pembantu adalah pekerjaan yang tidak memiliki daya realitasnya di Indonesia. Pembantu tidak bisa disamakan dengan buruh yang merupakan kelas paling bawah dalam sistem ekonomi dan sosial di Indonesia,karena dianggap kaum bawahan yang memiliki srata rendah dijadikan sebagai budak. Penipuan, pemalsuan dokumen, ancaman, intimidasi, jeratan hutang, kekerasan, pengabaian hak-hak pekerja selalu terjadi dalam penempatan TKI infomal PRT di Malaysia. Secara tidak langsung “perdagangan PRT ke Malaysia” mengarah kepada traficking dan perbudakan di zaman modern.

.contoh kekerasan majikan kepada pembantu banyak terjadi bukan hanya di Indonesia bahkan di Negara-negara arab pun ada seperti contohna Nurkhasanah (25), TKI asal Desa Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, saat ini mengalami luka serius setelah tubuh dan wajahnya disetrika majikan. Nurkhasanah bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) dari 2002 hingga 2009 di Riyad, Arab Saudi. Ia disiksa majikannya, Ny Saad Al Rojih, yang menyetrika beberapa bagian tubuhnya. Bahkan, Nurkhasanah tidak pernah mendapat gaji selama tujuh tahun bekerja di Riyad, dan hanya mendapatkan uang pesangon sebesar 200 riyal atau setara Rp 400.000 untuk biaya pulang ke Indonesia.

Jelas ini bertentangan dengan apa yang ada dalam undang-undang Pasal 28i (1) yang mana berisi  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pemerintah harus mulai memberikan perhatian yang serius untuk menghindari TKI menjadi korban traficking. Monitoring di negara penempatan harus dilakukan dengan membentuk lembaga monitoring khusus. Selain itu, tindakan tegas kepada majikan yang memperlakukan TKI secara semena-mena juga harus dilakukan. Ini semua harus dilakukan agar perlakuan kekerasan terhadap para PRT Indonesia di luar negeri dapat diminimalisir, bahkan mungkin kalau bisa dihilangkan.

Dengan adanya perlindungan serta kontrak kerja yang jelas seperti itu, tentu bisa meminimalisir terjadinya eksploitasi para pekerja oleh majikan-majikan mereka. Karena selama ini, sering kali mereka harus bekerja hingga di luar batas kewajaran. Selain itu, ada juga kasus beberapa PRT yang dipekerjakan secara bergilir di rumah keluarga majikannya yang lain tanpa bayaran. Kita berharap, para TKI di luar negeri bisa benar-benar diperlakukan sama dengan pekerja profesional lainnya, bukan sebagai budak.

Kekerasan Anak di Indonesia

KEKERASAN ANAK DI INDONESIA


Kekerasan anak kini kian marak di Indonesia.entah apa yang ada dipikiran para orang tua.kenapa anak selalu menjadi pihak atau subjek pelampiasan orang tua ketika orang tua sedang mengalami suatu masalah.banyak masalah yang bias menjadi factor penyebab kekerasan terhadap anak.diantaranya seperti masalah ekonomi.rata-rata masyarakat yang berekonomian rendah sangat rentang dalam hal tersebut Kemiskinan adalah salah satu factor  penyebab utama tindak kekerasan terhadap anak. Ditambah dengan pemahaman orang tua yang salah, anak sebagai pihak yang lemah, semakin dikorbankan di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi.contoh yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita misalnya saja waktu itu di di daerah tangerang mengenai penelantaran tiga balita hingga nyaris tewas.itu jelas-jelas bukti bahwa anak sebagai subjek yang gampang dijadikan tempat pelampiasan dari suatu masalah yang ada.

Bentuk kekerasan yang mungkin terjadi pada anak adalah perilaku menghalangi anak mendapatkan hak-hak dasarnya berupa hak bertahan hidup (gizi yang layak, layanan kesehatan, dan sebagainya), hak untuk bertumbuh dan berkembang (mendapat pendidikan yang layak, bisa memanfaatkan waktu luangnya untuk bermain, dan sebagainya), hak perlindungan (terlindungi dari semua kekerasan fisik), dan hak partisipasi (turut andil menyumbang pendapat dalam keluarga).

Ada  pepatah yang mengatakan di ujung rotan ada emas yang mengingatkan masa depam anak akan baik, jika dipukul dengan rotan. Ini merupakan paradigma keliru yang harus diluruskan bersama.

Berdasarkan data Komnas PA, tahun 2008 kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan ibu kandung mencapai 9,27 persen atau sebanyak 19 kasus dari 205 kasus yang ada. Sedangkan kekerasan yang dilakukan ayah kandung 5,85 persen atau sebanyak 12 kasus. Ibu tiri (2 kasus atau 0,98 persen), ayah tiri (2 kasus atau 0,98 persen).

Ini bertolak belakang dengan undan-undang pasal 28 B yang mana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh ,dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Untuk itu diharapkan pemaerintah untuk lebih serius terhadap masalah kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dengan cara memberikan arah paradigma yang baru yang mana anak itu menjadi subjek pertam yang harus dilindungi karena anak adalah asset yang mana nanti akan menjadi subjek dalam membangun Negara yang akan datang .

KEBEBASAN PERS MASIH DIBATASI

Dalam mencari berita jurnalistik harus mempunyai kebebasan pers dimana jurnalistik bebas mencari berita dari sumber manapun,maupun dari subjek-subjek yang menjadi sumber berita.Namun kenyataannya banyak undang-undang yg ada dalam UU45 yang masih menghambat jurnalistik dalam pencarian suatu informasi yang ada.

Hal itu bertolak belakang dengan undang-undang pasal 28f  yang setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangka pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari,memperoleh,memiliki,menyimpan ,mengolah ,dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Waktu itu presiden kita SBY dalam pidato di hari pres nasional mengatakan dan meminta journalis dan pakar media untuk melatih self-censorship (melakukan kontrol atas dirinya sendiri), mengingat zaman ketika pemerintah mengendalikan press sudah berakhir. Hal ini dikatakan Beliau kepada sekitar lima ratus jurnalis dan tokoh media yang hadir:

Saya sangat ingin melihat “self censoring” diterapkan. Saya berharap para dewan press, jurnalis senior, dan reporter, dan pemimpin asosiasi jurnalis akan menerapkan prinsip bagaimana menentukan apa yang sepatutnya diberitakan dan yang tidak patut diberitakan.

Kebebasan press sangat dihargai di Indonesia sekarang, kata Beliau, dan Indonesia tidak akan kembali ke saat ketika pemerintah ikut campur dalam masalah media, tetapi kebebasan ini memiliki batasan sendiri yang mana mendukung kebebasan press, tetapi ketika kebebasan tersebut digunakan dengan baik dan bertanggung jawab.. Kebebasan press sangat dihargai di Indonesia sekarang, kata Beliau, dan Indonesia tidak akan kembali ke saat ketika pemerintah ikut campur dalam masalah media, tetapi kebebasan ini memiliki batasan sendiri yang mana mendukung kebebasan press, tetapi ketika kebebasan tersebut digunakan dengan baik dan bertanggung jawab.dan juga media harus menggunakan bahasa yang jelas, idealis, membangun dalam pembangunan bangsa, jujur, dan adil.

Untuk itu perlu adanya perubahan ulang ataupun uji materi undang-undang yang dirasa  membatasi ruang gerak atau kebebasan dalam mencari suatu informasi.

Sumber :www.google.com