KEBEBASAN PERS MASIH DIBATASI

Dalam mencari berita jurnalistik harus mempunyai kebebasan pers dimana jurnalistik bebas mencari berita dari sumber manapun,maupun dari subjek-subjek yang menjadi sumber berita.Namun kenyataannya banyak undang-undang yg ada dalam UU45 yang masih menghambat jurnalistik dalam pencarian suatu informasi yang ada.

Hal itu bertolak belakang dengan undang-undang pasal 28f  yang setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangka pribadi dan lingkungan sosialnya,serta berhak untuk mencari,memperoleh,memiliki,menyimpan ,mengolah ,dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Waktu itu presiden kita SBY dalam pidato di hari pres nasional mengatakan dan meminta journalis dan pakar media untuk melatih self-censorship (melakukan kontrol atas dirinya sendiri), mengingat zaman ketika pemerintah mengendalikan press sudah berakhir. Hal ini dikatakan Beliau kepada sekitar lima ratus jurnalis dan tokoh media yang hadir:

Saya sangat ingin melihat “self censoring” diterapkan. Saya berharap para dewan press, jurnalis senior, dan reporter, dan pemimpin asosiasi jurnalis akan menerapkan prinsip bagaimana menentukan apa yang sepatutnya diberitakan dan yang tidak patut diberitakan.

Kebebasan press sangat dihargai di Indonesia sekarang, kata Beliau, dan Indonesia tidak akan kembali ke saat ketika pemerintah ikut campur dalam masalah media, tetapi kebebasan ini memiliki batasan sendiri yang mana mendukung kebebasan press, tetapi ketika kebebasan tersebut digunakan dengan baik dan bertanggung jawab.. Kebebasan press sangat dihargai di Indonesia sekarang, kata Beliau, dan Indonesia tidak akan kembali ke saat ketika pemerintah ikut campur dalam masalah media, tetapi kebebasan ini memiliki batasan sendiri yang mana mendukung kebebasan press, tetapi ketika kebebasan tersebut digunakan dengan baik dan bertanggung jawab.dan juga media harus menggunakan bahasa yang jelas, idealis, membangun dalam pembangunan bangsa, jujur, dan adil.

Untuk itu perlu adanya perubahan ulang ataupun uji materi undang-undang yang dirasa  membatasi ruang gerak atau kebebasan dalam mencari suatu informasi.

Sumber :www.google.com