KEKERASAN TERHADAP PEMBANTU RUMAH TANGGA

Dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia pembantu memiliki peran sosial penting, namun strata kelas menghambat publikasi gerak sosial kaum Pembantu ini untuk melakukan gerakan budaya, konsolidasi kekuatan daya tawar politik maupun membentuk habitat dan way of life-nya.Profesi sebagai seorang pembantu adalah pekerjaan yang tidak memiliki daya realitasnya di Indonesia. Pembantu tidak bisa disamakan dengan buruh yang merupakan kelas paling bawah dalam sistem ekonomi dan sosial di Indonesia,karena dianggap kaum bawahan yang memiliki srata rendah dijadikan sebagai budak. Penipuan, pemalsuan dokumen, ancaman, intimidasi, jeratan hutang, kekerasan, pengabaian hak-hak pekerja selalu terjadi dalam penempatan TKI infomal PRT di Malaysia. Secara tidak langsung “perdagangan PRT ke Malaysia” mengarah kepada traficking dan perbudakan di zaman modern.

.contoh kekerasan majikan kepada pembantu banyak terjadi bukan hanya di Indonesia bahkan di Negara-negara arab pun ada seperti contohna Nurkhasanah (25), TKI asal Desa Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, saat ini mengalami luka serius setelah tubuh dan wajahnya disetrika majikan. Nurkhasanah bekerja sebagai pembantu rumah tangga (PRT) dari 2002 hingga 2009 di Riyad, Arab Saudi. Ia disiksa majikannya, Ny Saad Al Rojih, yang menyetrika beberapa bagian tubuhnya. Bahkan, Nurkhasanah tidak pernah mendapat gaji selama tujuh tahun bekerja di Riyad, dan hanya mendapatkan uang pesangon sebesar 200 riyal atau setara Rp 400.000 untuk biaya pulang ke Indonesia.

Jelas ini bertentangan dengan apa yang ada dalam undang-undang Pasal 28i (1) yang mana berisi  Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Pemerintah harus mulai memberikan perhatian yang serius untuk menghindari TKI menjadi korban traficking. Monitoring di negara penempatan harus dilakukan dengan membentuk lembaga monitoring khusus. Selain itu, tindakan tegas kepada majikan yang memperlakukan TKI secara semena-mena juga harus dilakukan. Ini semua harus dilakukan agar perlakuan kekerasan terhadap para PRT Indonesia di luar negeri dapat diminimalisir, bahkan mungkin kalau bisa dihilangkan.

Dengan adanya perlindungan serta kontrak kerja yang jelas seperti itu, tentu bisa meminimalisir terjadinya eksploitasi para pekerja oleh majikan-majikan mereka. Karena selama ini, sering kali mereka harus bekerja hingga di luar batas kewajaran. Selain itu, ada juga kasus beberapa PRT yang dipekerjakan secara bergilir di rumah keluarga majikannya yang lain tanpa bayaran. Kita berharap, para TKI di luar negeri bisa benar-benar diperlakukan sama dengan pekerja profesional lainnya, bukan sebagai budak.