KENYATAAN HUKUM DINDONESIA

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana berdasarkan apa yang telah dijelaskan di undang-undang dasar 45.negara yang slalu myenuruh warga negaranya untuk slalu tunduk kepada hukum.yang mana hokum tersebut sudah menjadi tolak ukur dalam kebebasan melakukan sesuatu. Namun kenyataannya kini berbeda banyak makelar kasus yang masih berkeliaran di ranah hukum Negara kita.kita lihat sekarang banyak koruptor kelas kakap yang dengan tenangnya tanpa harus memikirkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan pada Negara ini sedangkan maling ayam,cucian,dll harus masuk penjara bahkan sebelum masuk penjara mereka harus babak belur karena dihajar massa yang kesal akal tindakan si maling tersebut bukan hanya itu.bukan hanya itu masyarakat pun kini sudah tidak segan lagi membakar si pencuri tersebut.beda dengan para koruptor di negeri ini.

Contoh nya saja sepertinya kasus kasus yang beterbangan di negara ini benar-benar beraneka ragam dengan keanehannya masing-masing. Seperti contohnya kasus yang baru saja terjadi di daerah Banyumas, Jawa Tengah. seorang nenek yang ketahuan mencuri 3 biji kakao di daerah perkebunan yang akan dijadikan bibit dan sekarang nasibnya terancam hukuman percobaan 1 bulan 15 hari. Miris rasanya hukum di negara ini. Memang yang namanya pencurian tetap suatu kesalahan seberapapun besar kecilnya bila dipandang perlu ditindak lanjuti silahkan saja. Hanya saja yang jadi tak berimbang di sini adalah, seorang nenek nenek yang hanya mencuri 3 biji kakao harus berhadapan dengan meja hijau tanpa di dampingi pengacara karena tidak adanya kemampuan finansial untuk membayar jasa pengacara. Sementara koruptor maling uang rakyat yang bermilyar milyar bahkan trilyunan bebas berkeliaran tanpa penyelesaian yang jelas. Mafia mafia peradilan, makelar makelar kasus bisa bebas berkeliaran dan hidup bermewah mewah. Memang benar bahwa semua itu sebagai proses peringatan supaya tidaklah menjadi contoh bagi yang lain dalam tindak pencurian. Tapi, apakah proses peradilan yang seadil-adilnya bagi koruptor dan para mafia peradilan tidak bisa ditegakkan seperti petugas hukum menindak tegas maling-maling ayam dan maling-maling lainnya.dalam undang-undang Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Baru-baru ini satgas pemberantasan mafia pun di bentuk oleh presiden.dengan itu pula diharapkan agar maker pun dapat di berantas sampai keakar-akarnya.agar hukum di Indonesia pun bisa ditegakkan kembali dan keadilan bisa terwujud tanp harus memandang kaya atau miskin.