SEKOLAH GRATIS??


Di tv sering ditampilkan iklan-klan yang menyatakan bahwa sekolah itu gratis padalah kenyataanya dalam konteks kehidupan masyarakat ternyata berbeda sekali dengan apa yang ada di tv. Selama ini pemerintah hanya mengunggulkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Padahal BOS hanya dapat meng-cover 30 persen biaya pendidikan.itu jelas membuat harapan untuk anak Indonesia agar bisa sekolah garatis tanpa biaya apapun yang bisa memberatkan orang tua murid.

berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Depdiknas, untuk menuju sekolah gratis dibutuhkan dana sebesar Rp 1,8 juta per siswa SD per tahun dan Rp 2,7 juta per siswa SMP per tahun. Sementara itu, anggaran BOS yang disediakan oleh pemerintah untuk SD di berbagai kota baru sebesar Rp 400.000 per siswa per tahun dan untuk SD di kabupaten sebesar Rp 397.000 per siswa per tahun. BOS untuk SMP di Kota sebesar Rp 575.000 per siswa per tahun dan SMP di Kabupaten sebesar Rp  570.000 per siswa per tahun. Sekolah gratis yang digembar-gemborkan pemerintah justru menimbulkan pertanyaan, apa benar pemerintah sudah insyaf atau ini hanya sekadar janji Keadaan ini menunjukkan masih ada sekitar Rp 1,4 juta biaya yang harus ditanggung oleh orang tua. Saya menilai, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo masih terlalu dini untuk menyatakan bahawa sekolah di Indonesia itu gratis.

Sejauh ini baru siswa (negeri) di wilayah DKI Jakarta yang sudah dibebaskan dari beban biaya buku pelajaran. Pemerintah DKI, melalui program bantuan operasional pendidikan (BOP) menyediakan dana Rp. 60.000,- per-siswa setiap bulannya.Tampaknya, dukungan pemerintah daerah sangat berarti untuk menunjang proses ajar-mengajar dengan biaya murah bahkan gratis. Khususnya di Jakarta, para orang tua murid boleh lega dengan adanya BOP murid-murid tidak lagi dibebani biaya-biaya untuk mendukung proses ajar mengajar tersebut. Kini di sekolah tersedia buku-buku pelajaran yang digunakan hanya untuk belajar di sekolah.

Menurut Pasal 28C (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Dengan adanya undang-undang pasal 28 c1 tersebut pemerintah seharusnya bisa setidaknya 80 % dalam menyediakan sarana dan prasarana gratis 100% yang menunjang pendidikan di Indonesia.dan  juga perlunya pengawasan terhadap dana BOS yang sudah turun ke pemerintah setempat agar dana tersebut bisa langsung terasa bagi masyarakat khususnya anak-anak Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan agar bisa sekolah tanpa harus memikirkan biaya-biaya sekolah yang membebani mereka.