Topik : Pembangunan Ekonomi

KAJIAN PRIORITAS PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Rina Sugiarti

LATAR BELAKANG MASALAH

Millenium development goals (MDGs) merupakan deklarasi millennium summit yang menyatakan komitmen dalam suatu kebersamaan dengan komunitas internasional unatuk mencapai tujuan tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengurangan kemiskinan pada tahun 2015.Indonesia sebagai Negara yang berkeinginan untuk mewujudkan target MDGs ,harus melihat dan menganalisa tantangan , kondisi dan alternative uantuk mencapai MDGs di Indonesia .Tingginya jumlah kemiskinan di Indonesia ,menjadikan suatu tantangan yang berat.Penduduk miskin tidak terbatas pada kekurangan uang saja tapi juga keterbatasan financial dalam mengakses sarana dan prasarana social ekonomi.Kondisi pekerjaan pertanian yang merupakan mata pencarian utama mayoritas penduduk Indonesia, dari kondisi tersebut dapat  diprediksi pembangunan global ,tantangan pencapaian MDGs serta prioritas pembangunan ekonomi Indonesia.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas ,maka pertanyaanb penelitian ini adalah apakah dengan menganalisis factor-faktor yang ada seperti pertumbuhan dana proyeksi penduduk Indonesia target MDGs dapat terwujud ?

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi target pembangunan global dan juga tantangan pencapaian MDGs serta prioritas pembangunan ekonomi di Indonesia.

Metodologi penelitian

Data yang digunakan berasal dari variabel sepeti jumlah penduduk,batasan garis kemiskinan,jumlah penduduk miskin,angkatan kerja,tingkat pengangguran.

Data tesebut dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh dari variabel yang di uji.

Hasil

 

Dari jumlah penduduk miskin tersebut hampir 65% penduduk  miskin berada di pedesaan dan sebagian besar berada di kawasan Indonesia timur.bila dirinci per daerah pada tahun 2004 provinsi papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi yaitu sekitar 38,7 persen  disusul Maluku sekitar 32,13 persen.Dan pada tahun 1996-2006 penduduk muskin mengalami penurunan namun terlihat kembali pada tahun 2006.Hal ini perlu penanganan yang seriusuntuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 7,55 persen pada  tahun 2015 agar uapya penagngulangan kemiskinan kembali pada jalurnya.

Prioritas pembangunan ekonomi Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju dan mandiri,adil dan demokratis serta aman dan bersatu dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.kemudian diterjemahkan kedalam misi yaitu mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju dan penerapan ilmu pengetahuan  dan berwawasan lingkungan serta didukung oleh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Kesimpulan

Dari factor kunci yang anda , dapat dibuat akar permasalahan dan solusinya dalam memcahkan permasalahan kemiskinan di Indonesia.bebrapa factor tesebut hanya sebagian kecil dari berbagai masalah yang membutuhkan alternative solusi dalam upaya pencapaian target MDGs 2015.pembangunan yang sejatinya tetap berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan secara menyeluruh ,bukan sebagian saja,dan pencapaian dengan waktu yang lebih cepat.

Saran

Perlu adanya komitmen terhadap kemiskinan dalam upaya mencapai target MDGs yang di inginkan serta mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju dan penerapan ilmu pengetahuan  dan berwawasan lingkungan serta didukung oleh pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif

FENOMENA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN

Rachmat Hendayana dan Sjahrul Bustaman

Latar belakang masalah

Pembangunan ekonomi pedesaan sebagai bagian integral dari Pembangunan

Ekonomi Nasional, keberhasilannya banyak di sokong oleh kegiatan usahatani. Hal itu

merujuk fakta, sebagian besar masyarakat di pedesaan menggantungkan hidupnya dari

kegiatan usahatani. Oleh karena itu tidak mengherankan, kegiatan usahatani sering

dijadikan indikator pembangunan ekonomi pedesaan.

Kelemahan petani justru pada adopsi inovasi

teknologi yang relatif rendah sebagai dampak penguasaan modal usahatani yang lemah.

Untuk mengatasi kekurangan modal usahatani, petani biasanya mengusahakan tambahan

modal dari berbagai sumber dana baik dari lembaga keuangan formal (perbankan) maupun

kelembagaan jasa keuangan non formal. Namun umumnya karena petani sering tidak

memiliki akses terhadap lembaga perbankan konvensional, ia akan memilih untuk

berhubungan dengan lembaga jasa keuangan informal seperti petani pemodal (pelepas

uang – rentenir), atau mengadakan kontrak dengan pedagang sarana produksi dan sumber

lain yang umumnya sumber modal tersebut mengenakan tingkat bunga yang irrasional

karena terlalu tinggi dan mengikat.

Tujuan penelitian

Penelitian membahas fenomena LKM dan perspektifnya dalam pembangunan ekonomi pedesaan dengan fokus pada adopsi inovasi pertanian, serta mengungkap faktor-faktor kritis keberhasilan LKM dan menyusun strategi pengembangan LKM ke depan untuk mendukung kegiatan usahatani.dan juga menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait pembangunan

ekonomi pedesaan ke depan.

 

Rumusan masalah

Sejauhmanakah keberadaan LKM di lingkungan masyarakat pedesaan mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembangunan ekonomi di pedesaan ?

Metodologi

 

Metode penelitian : penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dipertajam dengan analisis Structure Conduct Performance (SCP). Untuk mengungkap perspektif LKM dalam pembangunan ekonomi pedesaan, dilakukan pendekatan pada aspek kekuatan (= strengthen), kelemahan (= weaknesses), peluang (= opportunity ) dan ancaman (= threat ) atau disingkat SWOT.

 

Variabel : hasil pengkajian LKM di Jawa dan Luar Jawa meliputi Jawa Barat, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

 

Data : Pengumpulan data primer dari Pengurus LKM terpilih dan nasabah LKM sebagai responden dilakukan melalui diskusi kelompok dan wawancara individual (survey) menggunakan pedoman pertanyaan dan kuesioner.

 

Hasil

Hasil identifikasi di lapangan menjumpai terdapat tiga kategori bentuk LKM yang

berkembang yakni LKM Bank, LKM Koperasi dan LKM bukan Bank bukan Koperasi.

Masing-masing LKM menerapkan skema perkreditan yang berbeda. Pola operasional

LKM Bank mengikuti pendekatan perbankan umum/ konvensional, LKM Koperasi

menerapkan pola simpan pinjam sedangkan LKM bukan Bank dan Bukan Koperasi pola

operasionalnya beragam.

Skema perkreditan LKM Bukan Bank Bukan Koperasi (B3K) tersebut meliputi

replikasi pola Grameen bank, Gabungan Kelompok Tani dan Unit Permodalan Pengelola

Permodalan Kelompok Petani (UPPKP). Pengelolaan keuangan oleh Gabungan Kelompok

Tani dan UPPKP pada dasarnya merupakan wujud pengelolaan keuangan dengan sistem

bergulir. Capital yang digunakan bersumber dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

Dari sisi kelembagaan, indikator keberhasilan ditunjukkan oleh perkembangan

jumlah peserta dan perkembangan aset serta dana yang terserap. Di LKM yang dikelola

YPKUM Bogor-Jawa Barat misalnya, dana yang sudah tersalurkan sejak tahun 1989

sampai bulan Maret 2007 mencapai Rp 12 Milyar dengan kecenderungan meningkat,

jumlah tabungan anggota mencapai 2,6 Milyard. Non Perfomance Loan (NPL), yang

menunjukkan rasio tunggakan terhadap jumlah pinjaman relatif kecil (1,9 %), jauh

dibawah batas toleransi (5%). Kondisi ini menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan

cukup bermanfaat bagi masyarakat sebagai tambahan modal untuk usaha produktif.

Buktinya, mereka mampu membayar angsuran kredit dengan lancar.

 

Kesimpulan

(1) Keberadaan LKM diakui masyarakat memiliki peran strategis sebagai intermediasi

aktivitas perekonomian yang selama ini tidak terjangkau jasa pelayanan lembaga

perbankan umum/bank konvensional;

11

(2) Secara faktual pelayanan LKM telah menunjukkan keberhasilan, namun

keberhasilannya masih bias pada usaha-usaha ekonomi non pertanian. Skim

perkreditan LKM untuk usahatani belum mendapat prioritas, hal itu ditandai oleh

relatif kecilnya plafon (alokasi dana) untuk mendukung usahatani, yakni kurang dari

10 % terhadap total plafon LKM;

 

Saran

Jurnal ini sudah bagus dalam penyajian maupun dalam penulisannya tapi perlu tambahan dalam membuat jurnal-jurnal selanjutnya yaitu perlu ditambahkan data yang berasal dari data sekunder dan juga melakukan pendekatan lain selain deskriptif.

 

 

PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

SEBAGAI SALAH SATU PILAR SISTEM KEUANGAN NASIONAL:

UPAYA KONKRIT MEMUTUS MATA RANTAI KEMISKINAN

 

 

Latar Belakang masalah

 

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja.

Perkembangan sektor UMKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh, seperti yang terjadi saat perkembangan usaha-usaha menengah di Korea Selatan dan Taiwan. Namun, disisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: pertama, masih sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya, kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta ketiga, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiyaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih menitikberatkan bentuk-bentuk transfer atau subsidi, padahal dalam rantai kemiskinan tidak selalu harus diatasi dengan cara tersebut. Aspek yang lebih penting adalah memutus mata rantai kemiskinan yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin menjadi produktif, yang dalam pepatah disebut “jangan berikan umpannya tapi berikanlah kailnya”, sehingga sangat relevan jika mengupayakan LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional.

 

Perumusan Masalah

Pertanyaan penelitian yang diangkat dalam tulisan ini adalah:

(1) Bagaimana menjadikan LKM semakin berkembang bahkan menjadi salah satu pilar dari sistem keuangan nasional?

(2) Bagaimana meningkatkan peran LKM dalam mendukung pemberdayaan UKM?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peranan LKM sebagai sumber pembiayaan UKM,

2. Menganalisis potensi dan permasalahan LKM yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan di masa depan, yang memungkinkan menjadi salah satu pilar sistem keuangan nasional.

 

Metodologi Penelitian

Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari data sekunder yaitu publikasi Badan Pusat Statistik, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bank Indonesia, Pegadaian, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) serta sumber lainnya yang terkait. Sementara alat analisis yang dipakai adalah bersifat deskriptif. Studi kepustakaan, baik yang berasal dari buku teks maupun jurnal/majalah merupakan sumber yang sangat penting, begitu pula diskusi dengan teman seprofesi guna mempertajam analisisnya.

Hasil

Analisis Perkembangan LKM dan UKM dalam Memutus Mata Rantai Kemiskinan Menganalisis keberadaan LKM tidak terlepas perkembangan UKM dan perkembangan LKM itu sendiri di Indonesia. Keberadaan LKM muncul seiiring dengan pesatnya aktifitas UKM namun di sisi lain dihadapkan pada kendala keterbatasan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal. Pembahasan disini akan diawali dengan perkembangan UKM, kemudian dilanjutkan dengan darimana UKM memperoleh sumber-sumber permodalan, perkembangan LKM dan diakhiri dengan uraian potensi dan permasalahan LKM di masa mendatang.

Perkembangan UKM

Berdasarkan Data BPS tahun 2005, kondisi UKM periode 2001 sampai 2004 menunjukkan perkembangan positif. Selama periode ini, kontribusi UKM terhadap produk domestik bruto rata-rata mencapai 56,04 persen. Secara sektoral aktivitas UKM ini mendominasi sektor pertanian, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran.Sektor-sektor ini merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.

 

 

terlihat bahwa masing-masing kelompok usaha memiliki keunggulan komparatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya. Kelompok Usaha Besar memiliki potensi sebagai motor pertumbuhan, sementara kelompok Usaha Kecil sebagai penyeimbang pemerataan dan penyerapan tenaga kerja.

Hambatan ini timbul karena lembaga-lembaga keuangan formal pada umumnya memperlakukan UKM sama dengan Usaha Menengah dan Besar dalam setiap pengajuan pembiayaan, yang antara lain mencakup kecukupan jaminan, modal, maupun kelayakan usaha .Padahal hampir sebagian besar pelaku UKM tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut disamping kebutuhan mereka masih dalam skala kecil, yang dipandang oleh sebagian pelaku lembaga-lembaga keuangan formal memberatkan biaya operasional.

 

 

Kesimpulan

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri,antara lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karenamasmenghadapiberbagai kendala dan keterbatasan antara lain aspek kelembagaan yang tumpang tindih, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan LKM dan kecukupan modal,

Upaya untuk menguatkan dan mengembangkan LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional, diantaranya yang mendesak adalah menuntaskan RUU tentang LKM agar terdapat kejelasan dalam pengembangan LKM. Serta komitmen pemerintah dalam memperkuat UKM sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengembangan LKM.

Saran

Perlu adanya upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih menitikberatkan bentuk-bentuk transfer atau subsidi.Dan upaya untuk menguatkan dan mengembangkan LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional.