Category: Uncategorized


Sebuah Renungan

Suatu hari ALLAH SWT memerintahkan malaikat jibril menemui makhluk-makluknya.pilihannya pertama jatuh ke seekor kerbau.padawaktu itu ,si kerbau sedang berendam di sungai. “hai kerbau,apakah kamu senang telah dijadikan oleh ALLAH .sebagai kerbau lalu dijawablah olehnya,Masya Allah ,Ahamdullilah aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan ku seekor kerbau,daripada menjadi seekor kelelawar yang suka mandi dengan air kencingnya sendiri.

Lalu jibril mendatangi kelelawar yang sedang tidur disiang hari, apakah kamu senang telah dijadikan oleh ALLAH .sebagai kelelawar lalu dijawablah olehnya Masya Allah ,Ahamdullilah aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan ku seekor kelelawar,daripada menjadi cacing.sudah kecil,tinggal ditanah ,jalannya pun menggunakan perut.

Mendengar jawaban tersebut lalu malaikat jibril segera menemui cacing yang sedang merayap diatas tanah,lalu malaikat bertanya,hai cacing kecil, apakah kamu senang telah dijadikan oleh ALLAH .sebagai cacing lalu dijawablah olehnya cacing tersebut.

Masya Allah ,Ahamdullilah aku bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan ku seekor cacing,daripada aku dijadikan sebagai seorang manusia.bila mereka tidak beriman /tidak memiliki iman yang sempurna dan tidak beramal saleh ,setelah mati,mereka akan disiksa selama-lamanya.

Apa yang dikatakan cacing tersebut sungguh membuat kita ,sebagai manusia,mestinya tersentak.kita patut merenungkan firman ALLAH dalam suratnya Al-A’raf ;179,yang mana berisi “mereka(manusia) memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah ,mereka memilki telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah ,dan mereka memliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah.merka seperti binatang,bahkan lebih sesat lagi.

Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman….amien

Reksadana

PENDAHULUAN

Reksadana atau dalam bahasa inggris, mutual fund merupakan salah satu bentuk investasi. Perlu diperhatikan disini, setiap bentuk investasi pasti ada resikonya, termasuk reksadana ini. Return dari reksadana ini memang lebih tinggi dibanding produk bank lainnya yg relatif lebih aman seperti deposito, tabungan, tapi investasi dalam reksadana ini ada resiko rugi, return lebih rendah dari investasi awal.Produk reksadana ini tidak ada jangka waktunya, bisa ditarik kapan saja, ada biaya penebusan, istilahnya redemption fee, kalau pada waktu kita nebus reksadana, NAB nya lebih tinggi dari pada waktu kita beli, berarti untung, kalau lebih rendah, rugi.

Walaupun memiliki resiko, produk reksadana ini cukup digemari di Indonesia, kita sebagai investor perlu membekali diri dengan pengetahuan2 ttg reksadana dulu sebelum terjun berinvestasi,. Sebelum terjun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah portofolio reksadana yang akan dibeli (bisa dibaca di prospektus dari reksadana-nya) dari sini bisa mendapat gambaran kira2 resiko yg diterima, performa reksadana sebelumnya, dan profile manajer investasinya .

reksadana (mutual fund) adalah wahana yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat (pemodal) untuk kemudian diinvestasikan ke dalam portofolio efek oleh manajer investasi (MI). Portofolio efek tersebut bisa berupa saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau kombinasi dari beberapa di antaranya.

untuk mengoptimalkan keuntungan sekaligus meminimalkan risiko perlu dilakukan diversifikasi agar bila terjadi kerugian pada satu aset, masih bisa di-cover dengan aset lain untuk menghindari kerugian maksimal. Konsekuensinya, kita perlu membangun suatu portofolio aset, yakni sekumpulan aset dengan berbagai profil risiko yang berbeda seperti saham, obligasi, deposito, dan lainnya. Reksadana kemudian muncul sebagai solusi agar pemodal tak lagi kesulitan dalam berinvestasi. Kesulitan berupa dana yang mepet, keterbatasan pengetahuan dan informasi, kurangnya waktu dan tenaga untuk memonitor portofolio, dan risiko-risiko lain dapat diatasi dengan reksadana.

PEMBAHASAN

Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuriti lainnya.

Menurut Undang-undang Pasar Modal nomor 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”

Pada reksadana, manajemen investasi mengelola dana-dana yang ditempatkannya pada surat berharga dan merealisasikan keuntungan ataupun kerugian dan menerima dividen atau bunga yang dibukukannya ke dalam “Nilai Aktiva Bersih” (NAB) reksadana tersebut.

Kekayaan reksadana yang dikelola oleh manajer investasi tersebut wajib untuk disimpan pada bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan manajer investasi, dimana bank kustodian inilah yang akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dan administratur.

Bentuk Hukum Reksadana

Berdasarkan Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 pasal 18, ayat (1), bentuk hukum Reksadana di Indonesia ada dua, yakni Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT. Reksa Dana) dan Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK).

Reksa Dana berbentuk Perseroan (PT. Reksa Dana)

suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi.

Kontrak Investasi Kolektif

kontrak yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan sebagai Investor. Melalui kontrak ini Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi.

Kelebihan reksadana

Dapat dibeli dalam bagian yang kecil

Tidak seperti saham yang harus dibeli dalam jumlah minimum tertentu, reksadana bisa dimiliki para investor, khususnya investor yang modalnya tidak besar. Mungkin nilai 1-2 juta tidak cukup untuk membeli saham, disamping komisi yang harus dibayar cukup besar. Anda bisa membeli reksadana saat ini mulai dari Rp.100-200rb

Likuid

Reksadana adalah salah satu instrumen investasi yang paling likuid saat ini, bisa dicairkan kapan saja, mengikuti NAB (Nilai Aktiva Bersih) yang berlaku. Hanya perlu diingat, pencairan hanya bisa dilakukan setelah NAB diputuskan. Likuiditas reksadana juga ditunjang oleh manajer investasi yang telah berpengalaman. Jadi serahkanlah investasi anda pada orang yang telah ahli, jangan coba-coba meracik portfolio investasi anda sendiri tanpa pengetahuan dan pengalaman yang memadai.

Pembelian skala besar
Contoh sederhananya, membeli secara grosir (dalam jumlah banyak) harganya jauh lebih murah dibandingkan jika membeli secara eceran.
Produk reksadana memiliki keuntungan disini, karena pembelian oleh manajer investasi dalam jumlah besar mengurangi biaya transaksi yang tentunya menguntungkan bagi investor

Diversifikasi
Manajemen resiko yang baik adalah menggabungkan beberapa beberapa jenis instrumen investasi dalam satu portfolio.
Contohnya, jika investor membeli instrumen investasi sektor perbankan dan sektor telekomunikasi, maka ia sudah memperkecil resiko investasi karena line businessnya berbeda. Seandainya ada satu instrumen yang mengalami kerugian, kondisinya tidak begitu fatal dibandingkan jika hanya punya satu instrumen investasi.

Kelemahan Reksadana

Return (keuntungan) fluktuatif, dalam arti tidak dijamin.
Reksadana seperti halnya produk investasi lainnya, tidak mempunyai jaminan, berapa return yang akan diperoleh. Selalu ada kemungkinan, nilainya terdepresiasi (turun). Tidak seperti produk fix-income pada umumnya seperti obligasi atau SUN, reksadana mengalami fluktuasi harga mengikuti trend harga saham yang membuat harganya ikut naik.

Ketika memutuskan untuk menginvestasikan uang anda, selalu biasakan untuk “meneliti terlebih dahulu sebelum membeli”, jangan hanya karena melihat manajer investasi (MI) sedang mengelola porsi dana dalam jumlah yang besar saat ini, bukan berarti kinerja kedepannya pasti bagus.

Yang perlu diperhatikan juga, reksadana tidak dijamin oleh pemerintah dan tidak ada jaminan beli kembali dari perusahaan sekuritas yang mengelolanya. Jadi, seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti krisis ekonomi, perusahaan bangkrut, maka anda tidak akan mendapatkan apa pun.

Masih ingat krisis ekonomi mini di Indonesia tahun 2005, saat itu BBM mengalami kenaikan. Bagaimana dengan nasib reksadana?
Mengalami kerugian karena redemption besar-besaran, NAB turun lumayan banyak. Banyak investor yang panik dan rugi.

Problem ini perlu menjadi perhatian bagi anda yang berinvestasi di pasar uang. Jika deposito yang masih dijamin pemerintah sampai nilai Rp. 100 juta, jaminan tidak berlaku pada reksadana.

Diversifikasi
Meskipun diversifikasi menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam berinvestasi, banyak investor reksadana yang overdiversifikasi. Konsep dasar dari diversifikasi adalah mengurangi resiko dengan cara membagi-bagi porsi investasi dalam beberapa bagian yang berbeda, jauh lebih aman jika hanya menempatkan semua uang dalam satu jenis instrumen investasi.
Contohnya berinvestasi pada beberapa perusahaan, industry atau pun sektor usaha yang berbeda.

Banyak investor setuju, meskipun dengan cara diversifikasi tidak ada jaminan terhadap kerugian, tetapi itu salah satu strategi yang efektif untuk dijalankan. Yang berbahaya adalah overdiversifikasi, dimana investor menempatkan uang pada banyak instrumen investasi yang saling mempengaruhi.
Contoh overdiversifikasi :
Memisahkan portfolio dalam bagian yang begitu banyak, katakanlah ke beberapa sektor perbankan yang line businessnya sejenis.

Pada kondisi tertentu, saat membeli reksadana, tidak berarti portfolio anda sudah terdiversifikasi otomatis. Kuncinya, selalu perhatikan diversifikasi portfolio yang dilakukan manajer investasi kemana saja.

Dana nganggur vs Likuiditas
Cara kerja reksadana adalah mengumpulkan dana dalam jumlah besar dari investor yang jumlahnya banyak juga.
Jadi setiap hari selalu ada investor yang berinvestasi maupun yang melakukan penebusan, jumlahnya lebih kurang sama besar.

Untuk mempertahankan likuiditas dan kemampuan untuk melayani penebusan/penarikan dana dari para investor, perusahaan sekuritas umumnya harus selalu menyiapkan uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. Mempunyai likuiditas yang baik adalah keharusan tetapi uang nganggur yang terlalu banyak dan tidak diinvestasikan (untuk mempertahankan likuiditas), bukanlah satu keuntungan.

Biaya
Reksadana selalu didukung oleh manajer investasi dalam melayani investor. Bagaimana pun, selalu ada biaya yang harus dibayar. Pada reksadana, biaya dikategorikan dalam 2 jenis yaitu biaya pemegang saham (shareholder fee), dalam hal ini investor dan biaya pengelolaan tahunan (annual fee)

Biaya pemegang saham (shareholder fee) selalu dibebankan kepada investor, baik pada saat diinvetasikan (masuk) maupun saat penebusan (keluar).
Biaya pengelolaan tahunan (annual fee), dibebankan secara tahunan kepada investor, berkisar antara 1%-5%, tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan. Biaya-biaya ini dibebankan kepada para investor tanpa memperhatikan bagaimana performance dari produk reksadana tersebut.
Bisa dibayangkan jika selama bertahun-tahun, portfolio reksadana mengalami kerugian (penurunan nilai), biaya-biaya tersebut hanya akan menambah kerugian investor.

Prospektus-prospektus yang menyesatkan
Prospektus yang menyesatkan dapat menyebabkan investor berinvestasi pada tempat yang salah.
Di pasaran terdapat beberapa prospektus yang diberi nama misalnya aggressice funds, stable funds, protective funds dll

Risiko Investasi Reksa Dana

Untuk melakukan investasi Reksa Dana, Investor harus mengenal jenis risiko yang berpotensi timbul apabila membeli Reksadana.

  1. Risiko menurunnya NAB (Nilai Aktiva Bersih) Unit Penyertaan

Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio Reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi Reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan masih banyak penyebab fundamental lainnya.

  1. Risiko Likuiditas

Potensi risiko likuiditas ini bisa saja terjadi apabila pemegang Unit Penyertaan reksadana pada salah satu Manajer Investasi tertentu ternyata melakukan penarikkan dana dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Istilahnya, Manajer Investasi tersebut mengalami rush (penarikan dana secara besar-besaran) atas Unit Penyertaan reksadana. Hal ini dapat terjadi apabila ada faktor negatif yang luar biasa sehingga mempengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan reksadana tersebut. Faktor luar biasa tersebut di antaranya berupa situasi politik dan ekonomi yang memburuk, terjadinya penutupan atau kebangkrutan beberapa emiten publik yang saham atau obligasinya menjadi portofolio Reksadana tersebut, serta dilikuidasinya perusahaan Manajer Investasi sebagai pengelola Reksadana tersebut.

  1. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish, yaitu harga-harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Risiko pasar yang terjadi secara tidak langsung akan mengakibatkan NAB (Nilai Aktiva Bersih) yang ada pada Unit Penyertaan Reksadana akan mengalami penurunan juga. Oleh karena itu, apabila ingin membeli jenis Reksadana tertentu, Investor harus bisa memperhatikan tren pasar dari instrumen portofolio Reksadana itu sendiri.

  1. Risiko Default

Risiko Default terjadi jika pihak Manajer Investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih Manajer Investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat.


Contoh dari reksadana

Exchange Traded Fund

Exchange traded fund (ETF) [2] adalah sebuah reksadana yang merupakan suatu inovasi dalam dunia industri reksadana yang sifatnya mirip dengan suatu perusahaan terbuka dimana unit penyertaannya dapat diperdagangkan di bursa.

ETF ini adalah merupakan kombinasi dari reksadana tertutup dan reksadana terbuka, dan ETF ini biasanya adalah merupakan reksadana yang mengacu kepada indeks saham.

ETF ini lebih efisien daripada reksadana konvensional seperti yang kita kenal saat ini, dimana reksadana senantiasa menerbitkan unit penyertaan baru setiap harinya dan membeli kembali yang dijual oleh pemegang unit (manajer investasi harus menjual surat berharga yang merupakan aset reksadana tersebut untuk memenuhi kewajibannya membeli unit penyertaan yang dijual, sedangkan unit penyertaan ETF diperdagangkan langsung di bursa setiap hari (menyerupai reksadana tertutup, dimana tidak ada dapat dijual kembali kepada manajer investasi)

Di Indonesia, ETF ini disebut “Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek“, dan pada hari senin tanggal 4 Desember 2006, Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) telah menerbitkan suatu aturan baru yaitu peraturan nomor IV.B.3 tentang “Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek”.

Reksadana Syari’ah (Islamic Investment Fund)

Reksadana Syariah pada dasarnya adalah Islamisasi reksadana konvensional. Reksadana Syariah

adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai

pemilik dana (shabul mal) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer

Investasi sebagai wakil shahibul mal menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam.

Sebenarnya panduan bagi masyarkat muslim untuk berinvestasi pada produk ini sudah diberikan

melalui fatwa DSN-MUI No.20 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa

Dana Syariah. Sayangnya produk investasi syariah yang lebih menguntungkan dari produk

tabungan atau deposito perbankan syariah ini kurang tersosialisasi.

Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamanahkan dananya

dengan akad wakalah kepada Manajer Investasi. Reksadana Syariah akan bertindak dalam aqad

mudharabah sebagai Mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai

bukti penyertaan investor akan mendapat Unit Penyertaan dari Reksadana Syariah. Dana

kumpulan Reksadana Syariah akan ditempatkan kembali ke dalam kegiatan Emiten (perusahaan

lain) melalui pembelian Efek Syariah. Dalam hal ini Reksadana Syariah berperan sebagai

Mudharib dan Emiten berperan sebagai Mudharib. Oleh karena itu hubungan seperti ini bisa

disebut sebagai ikatan Mudharabah Bertingkat.

Pembeda reksadana syariah dan reksadana konvensional adalah reksadana syariah memiliki

kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portfolio yang dikategorikan

halal. Dikatakan halal, jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak

melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Tidak melakukan riba atau

membungakan uang. Saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan bukan perusahaan

yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, produk

mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya.

Disamping itu, dalam pengelolaan dana reksadana ini tidak mengizinkan penggunaan strategi

investasi yang menjurus ke arah spekulasi.

Selanjutnya, hasil keuntungan investasi tersebut dibagihasilkan diantara para investor dan

manajer investasi sesuai dengan proporsi modal yang dimiliki. Produk investasi ini bisa menjadi

alternatif yang baik untuk menggantikan produk perbankan yang pada saat ini dirasakan

memberikan hasil yang relatif kecil.

Reksadana syariah memang sangat sesuai untuk investasi jangka panjang seperti persiapan

menunaikan ibadah haji atau biaya sekolah anak di masa depan. Saat ini pilihannya pun semakin

banyak. Saat ini secara kumulatif terdapat 11 reksadana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat.

Manfaat Reksadana

Reksa Dana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik antara lain:

  1. Dikelola oleh manajemen profesional

Pengelolaan portofolio suatu Reksa Dana dilaksanakan oleh Manajer Investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran Manajer Investasi sangat penting mengingat Pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal.

  1. Diversifikasi investasi

Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan Reksa Dana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu.

  1. Transparansi informasi

Reksa Dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat.Pengelola Reksa Dana wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga Investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.

  1. Likuiditas yang tinggi

Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, Pemodal dapat mencairkan kembali Unit Penyertaannya setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing Reksadana sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksadana terbuka wajib membeli kembali Unit Penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid.

  1. Biaya Rendah

Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi.

Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila Investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa.

Jenis-jenis Reksadana

Berdasar aturan hukumnya, reksadana dibagi menjadi:

  • Reksadana berbentuk perseroan
    Perseroan menghimpun dana dengan menjual saham perdana (IPO), kemudian menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan dalam berbagai jenis efek.

    • Reksadana terbuka (open-end investment company); dimana investor bisa membeli saham dari reksadana dan menjual kembali tanpa dibatasi jumlah saham yang diterbitkan.
    • Reksadana tertutup (close-end investment company); investor hanya bisa melakukan jual beli melalui bursa efek dimana saham reksadana tersebut tercatat dengan jumlah tertentu.
  • Reksadana Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
    Ini bentuk yang paling lazim, dimana ada kontrak antara MI dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan (UP). MI diberi wewenang untuk mengelola investasi kolektif dan bank kustodian memiliki wewenang untuk melakukan penitipan kolektif. Reksadana KIK tidak menerbitkan saham melainkan melalui UP sampai sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Investor yang berpartisipasi akan mendapat bukti penyertaan berupa surat konfirmasi dari bank kustodian.

Menurut portofolio investasinya, reksadana dibagi menjadi:

  • Reksadana Pasar Uang
    Reksadana yang mayoritas alokasi investasinya pada efek pasar uang, yaitu efek utang berjangka kurang dari satu tahun seperti SBI, deposito, dan sebagainya. Tingkat risiko (dan return) relatif paling rendah. Reksadana ini cocok untuk jangka pendek sebagai pelengkap tabungan atau deposito. Tidak ada biaya pembelian dan penjualan kembali. NAB/NAV per UP selalu “di-reset” Rp 1.000 setiap harinya.
  • Reksadana Pendapatan Tetap
    Reksadana yang setidaknya 80% alokasi investasinya pada efek utang jangka panjang. Potensi risiko dan return lebih besar daripada tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Cocok untuk investasi jangka menengah (kurang dari 5 tahun). Ada sebagian reksadana yang membagikan keuntungan berupa dividen secara berkala.
  • Reksadana Saham
    Reksadana yang melakukan investasi sekurangnya 80% dari portofolio ke efek ekuitas (saham). Dibanding reksadana lain, potensi risiko dan return relatif paling tinggi dan cocok untuk jangka panjang (3 tahun atau lebih).
  • Reksadana Campuran
    Alokasi aset merupakan kombinasi antara efek ekuitas dan efek hutang yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Potensi risiko dan return biasanya berada di antara reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham.

 

KESIMPULAN

Reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Dana ini kemudian dikelola oleh Manajer Investasi (MI) ke dalam portofolio investasi, baik berupa saham, obligasi, pasar uang ataupun efek/sekuriti lainnya. Kesulitan berupa dana yang mepet, keterbatasan pengetahuan dan informasi, kurangnya waktu dan tenaga untuk memonitor portofolio, dan risiko-risiko lain dapat diatasi dengan reksadana.

DAFTAR PUSTAKA

www.google.com

www.wikipedia.org

www.reksadana.go.id

Artikel di Kolom Majalah Hidayatullah, 2005

JAWABAN EKONOMI KOPERASI

Pilihan ganda

1.      B. Konsep Koperasi Barat

2.      A. Pengembangan usaha koperasi dalam hal investasi, inovasi dan   pengembangan     SDM

3.      C. Aliran Yardstick

4.      C. Aliran Commonwealth

5.      C. Menurut Mohammad Hatta

6.      A. Aktivitas koperasi bertujuan ekonomi

7.      A. UU No. 25 Tahun 1992 pasal 3

8.      B. Sebagai wahana untuk mewujudkan kepemilikan kolektif sarana produksi dan untuk  mencapai tujuan sosial politik

9.      C. Kerjasama antar koperasi

10.  A. UU No. 25 Tahun 1992 pasal 22

11.  B. Mengangkat dan memberhentikan pengelola

12.  C. Kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan

13.  D. Berita Negara Republik Indonesia

14.  B. Pengelola

15.  D. Jasa usaha anggota dan jasa usaha bukan anggota

16.  D. UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 46

17.  D. 5 tahun

18.  A. Modal sendiri dan modal pinjaman

19.  B. Teknologi dan sumber daya yang digunakan

20.  D. Benar Semua

ESSAY

1. Konsep-konsep Koperasi :

Konsep Koperasi Barat merupakan organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan.yang mana mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi.berikut unsur-unsur positif dalam Konsep Koperasi Barat antara lain :

– Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antarsesama anggota, dg saling membantu dan saling menguntungkan

–  Setiap individu dg tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama

– Hasil berupa surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati

– Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi

Konsep Koperasi Sosialis adalah koperasi yang direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah yang memiliki tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional.Menurut konsepnya, koperasi ini tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan sistem sosialis-komunis.
Konsep Koperasi Negara Berkembang adalah koperasi yang sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.

2. Diketahui:

modal sendiri                                674800

SHU kotor                                 250000

Total biaya                                 125500

Shu setelah pajak                        124500

Volume usaha                             579950

Jumlah anggota                           125

Jawab:

Cadangan = 323.000

Simpanan Anggota (Sa) :

1. Ahimsa = 2.750
2. Annisa = 3.250
3. Rizky = 2.250

Total Modal Simpanan (TMS) = 125.800

Volume Usaha Anggota (Va) :

1. Ahimsa = 25.250
2. Annisa = 20.575
3. Rizky = 15.750

Total Volume Usaha Anggota (TVA) = 579.950

Jasa Usaha Anggota (JUA)

= 75% x 323.00

= 242.250

Jasa Modal Anggota (JMA)

= 25% x 323.000

= 80.750

a) SHU Usaha Ahimsa

= Va / TVA (JUA)

= 25.250 / 579.950 (242.250)

= 10.547,138

SHU Modal Ahimsa

= Sa / TMS (JMA)

= 2.750 / 125.800 (80.750)

= 1.765,203

SHU Ahimsa

= 10.547,138 + 1.765,203 (1000)

= 12.312.341

b) SHU Usaha Annisa

= Va / TVA (JUA)

= 20.575 / 579.950 (242.250)

= 8.594,351

SHU Modal Annisa

= Sa / TMS (JMA)

= 3.250 / 125.800 (80.750)

= 2.086,149

SHU Annisa

= 8.594,351 + 2.086,149 (1000)

= 10.680.500

c) SHU Usaha Rizky

= Va / TVA (JUA)

= 15.750/ 579.950 (242.250)

= 6.578,908

SHU Modal Rizky

= Sa / TMS (JMA)

= 2.250 / 125.800 (80.750)

= 1.444,257

SHU Rizky

= 6.578,908 + 1.444,257 (1000)

= 8.023.165

Seleksi dan Wawancara

SELEKSI

seleksi adalah proses pemilihan calon tenaga kerja yang paling memenuhi syarat untuk mengisi lowongan pekerjaan. Dengan demikian, proses rekrutmen merupakan proses awal yang dilakukan dalam pencarian tenaga kerja,sedangkan proses seleksi terjadi setelah ada sejumlah calon karyawan yang mendaftar

atau terdaftar melalui proses rekrutmen.

Seleksi calon karyawan

– seleksi surat-surat lamaran

– wawancara awal

– ujian, psikotes, wawancara

– penilaian akhir

– pemberitahuan dan wawancara akhir

– penerimaan

Dalam proses seleksi, salah satu cara yang umumnya dilakukan adalah

melakukan pemeriksaan atau tes psikologis pada calon karyawan yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan keberhasilan calon karyawan dalam jabatan atau pekerjaan tertentu. Ada berbagai alat ukur psikologis yang umumnya digunakan dalam proses seleksi, yaitu:

– tes kecakapan/kemampuan kognitif

– tes kepribadian objektif

– tes kepribadian proyektif

– tes situasional

– informasi biografi

– wawancara

Wawancara dalam Seleksi. Jika pelamar atau kandidat untuk menduduki jabatan berjumlah lebih dari satu orang maka dilakukan wawancara kerja untuk menyeleksi siapa diantara
kandidat tersebut merupakan kandidat yang paling qualified sehingga bisa dilanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Wawancara seleksi biasanya berlangsung singkat antara 15 – 30 menit.

         Bagi si pelamar, wawancara kerja memberikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan secara langsung pengalaman, pengetahuan, ketrampilan, dan berbagai faktor lainnya yang berguna untuk meyakinkan perusahaan bahwa dia layak (qualified) untuk melakukan
pekerjaan (memegang jabatan) yang ditawarkan. Selain itu wawancara kerja juga memungkinkan pelamar untuk menunjukkan kemampuan interpersonal, professional, dan gaya hidup atau kepribadian pelamar. Jika di dalam CV (Curriculum Vitae) pelamar hanya bias mengklaim bahwa dirinya memiliki kemampuan komunikasi dan interpersonal yang baik, maka dalam wawancara dia diberi kesempatan untuk membuktikannya.
      Bagi perusahaan, wawancara kerja merupakan salah satu cara untuk menemukan kecocokan antara karakteristik pelamar dengan dengan persyaratan jabatan yang harus dimiliki pelamar tersebut untuk memegang jabatan / pekerjaan yang ditawarkan. Secara umum tujuan
dari wawancara kerja adalah:

1. Untuk mengetahui kepribadian pelamar
2. Mencari informasi relevan yang dituntut dalam persyaratan jabatan
3.Mendapatkan informasi tambahan yang diperlukan bagi jabatan dan perusahaan
4. Membantu perusahaan untuk mengidentifikasi pelamar-pelamar yang layak untuk diberikan   penawaran kerja.

Teknik Wawancara Kerja

Dua teknik wawancara yang biasa dipergunakan perusahaan dalam melakukan wawancara kerja adalah wawancara kerja tradisional dan wawancara kerja behavioral. Dalam prakteknya perusahaan seringkali mengkombinasikan kedua teknik ini untuk memperoleh data yang lebih akurat.

1. Wawancara kerja tradisional menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka seperti “mengapa anda ingin bekerja di perusahaan ini”,dan “apa kelebihan dan kekurangan anda”. Kesuksesan atau kegagalan dalam wawancara tradisional akan sangat tergantung pada kemampuan si pelamar dalam berkomunikasi menjawab pertanyaan- pertanyaan, daripada kebenaran atau isi dari jawaban yang diberikan.

2. Wawancara kerja behavioral didasarkan pada teori
bahwa “performance” (kinerja) di masa lalu merupakan indicator terbaik untuk meramalkan perilaku pelamar di masa mendatang.
Wawancara kerja dengan teknik ini sangat sering digunakan untuk merekrut karyawan pada level managerial atau oleh perusahaan yang dalam operasionalnya sangat mengutamakan masalah- masalah kepribadian. Wawancara kerja behavioral dimaksudkan untuk mengetahui respon pelamar terhadap suatu kondisi atau situasi tertentu sehingga pewawancara dapat melihat bagaimana pelamar memandang suatu tantangan/permasalahan dan menemukan solusinya.

PENILAIAN KINERJA
Penilaian kinerja ( performance appraisal ) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan
Menurut Bambang Wahyudi : “penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja / jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya”.
Menurut Henry Simamora : “ penilaian kinerja adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan”.
secara teoritis tujuan penilaian dikategorikan sebagai suatu yang bersifat evaluation dan development yang bersifat efaluation harus menyelesaikan : 1.Hasil penilaian digunakan sebagai dasar pemberian kompensasi 2.Hasil penilaian digunakan sebagai staffing decision 3.Hasil penilaian digunakan sebagai dasar meengevaluasi sistem seleksi. Sedangkan yang bersifat development penilai harus menyelesaikan : 1.Prestasi riil yang dicapai individu 2.Kelemahan- kelemahan individu yang menghambat kinerja 3.Prestasi- pestasi yang dikembangkan.
Manfaat Penilaian Kinerja Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah : 1.Penyesuaian-penyesuaian kompensasi 2.Perbaikan kinerja 3.Kebutuhan latihan dan pengembangan 4.Pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, pemecatan, pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja. 5.Untuk kepentingan penelitian pegawai 6.Membantu diaknosis terhadap kesalahan desain pegawai
Pengertian Kinerja Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan / instansi menghadapi krisis yang serius. Kesan – kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan tanda – tanda peringatan adanya kinerja yang merosot.

kompensasi

Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh organisasi / perusahaan kepada karyawan, yang dapat bersifat finansial maupun non finansial, pada periode yang tetap. Sistem kompensasi yang baik akan mampu memberikan kepuasan bagi karyawan dan memungkinkan perusahaan memperoleh, mempekerjakan, dan mempertahankan karyawan.

Bagi organisasi / perusahaan, kompensasi memiliki arti penting karena kompensasi mencerminkan upaya organisasi dalam mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Pengalaman menunjukkan bahwa kompensasi yang tidak memadai dapat menurunkan prestasi kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja karyawan, bahkan dapat menyebabkan karyawan yang potensial keluar dari perusahaan

FUNGSI KOMPENSASI

 a. Penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif

Kompensasi yang tinggi pada seorang karyawan mempunyai implikasi bahwa organisasi memperoleh keuntungan dan manfaat maksimal dari karyawan yang bersangkutan karena besarnya kompensasi sangat ditentukan oleh tinggi/rendahnya produktivitas kerja karyawan yang bersangkutan.

b.Mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi 

Sistem pemberian tidak langsung ikut andil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.kompensasi yang baik secara langsung dapat membantu stabilitas organisasi.

PENENTUAN KOMPENSASI

Besarnya kompensasi yang diberikan ditentukan oleh 1) Harga / Nilai pekerjaan, 2) Sistem kompensasi yang diterapkan, dan 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KOMPENSASI

Dalam pemberian kompensasi, terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Secara garis besar faktor-faktor tersebut terbagi tiga, yaitu faktor intern organisasi, pribadi karyawan yang bersangkutan, dan faktor ekstern pegawai organisasi.

A. Faktor Intern Organisasi

Contoh faktor intern organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah dana organsasi, dan serikat pekerja.

a. Dana Organisasi

Kemampuan organisasi untuk melaksanakan kompensasi tergantung pada dana yang terhimpun untuk keperluan tersebut. Terhimpunnya dana tentunya sebagai akibat prestasi-prestasi kerja yang telah ditujukan oleh karyawan. Makin besarnya prestasi kerja maka makin besar pula keuntungan organisasi/perusahaan. Besanya keuntungan perusahaan akan memperbesar himpunan dana untuk kompensasi, maka pelaksanaan kompensasi akan makin baik. Begitu pula sebaliknya.

b. Serikat pekerja

Para pekerja yang tergabung dalam seikat pekerja juga dapat mempengaruhi pelaksanaan atau penetapan kompensasi dalam suatu perusahaan. Serikat pekerja dapat menjadi simbol kekuatan pekerja di dalam menuntut perbaikan nasib. Keberadaan serikat pekerja perlu mendapatkan perhatian atau perlu diperhitungkan oleh pihak manajemen.

B. Faktor Pribadi Karyawan

Contoh faktor pribadi karyawan yang mempengaruhi besarnya pemberian kompensasi adalah produktifitas kerja, posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman serta jenis dan sifat pekerjaan.

a. Produktifitas kerja

Produktifitas kerja dipengaruhi oleh prestasi kerja. Prestasi kerja merupakan faktor yang diperhitungkan dalam penetapan kompensasi. Pengaruh ini memungkinkan karyawan pada posisi dan jabatan yang sama mendapatkan kompsasai yang berbeda. Pemberian kompesasi ini dimaksud untuk meningkatkan produktifitas kerja karyawan.

b. Posisi dan Jabatan

Posisi dan jabatan berbeda berimplikasi pada perbedaan besarnya kompensasi. Posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi menunjukkan keberadaan dan tanggung jawabnya dalam hierarki organisasi. Semakin tinggi posisi dan jabatan seseorang dalam organisasi, semakin besar tanggung jawabnya, maka semakin tinggi pula kompensasi yang diterimanya. Hal tersebut berlaku sebaliknya.

c. Pendidikan dan Pengalaman

Selain posisi dan jabatan, pendidikan dan pengalaman kerja juga merupakan faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi. Pegawai yang lebih berpengalaman dan berpndidikan lebih tinggi akan mendapat kompensasi yang lebih besar dari pegawai yang kurang pengalaman dan atau lebih rendah tingkat pendidikannya. Pertimbangan faktor ini merupakan wujud penghargaan organisasi pada keprofesionalan seseorang. Pertimbangan ini juga dapat memacu karyawan untuk meningkatkan pengetahuannya.

d. Jenis dan Sifat Pekerjaan

Besarnya kompensasi pegawai yang bekerja di lapangan berbeda dengan pekerjaan yang bekerja dalam ruangan, demikian juga kompensasi untuk pekerjaan klerikal akan berbeda dengan pekerjaan adminsitratif. Begitu pula halnya dengan pekerjaan manajemen berbeda dengan pekerjaan teknis. Pemberian kompensasi yang berbeda ini selain karena pertimbangan profesioalisme pegawai juga kerena besarnya resiko dan tanggung jawab yang dipikul oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagai contoh, dikebanyakan organisasi/perusahaan pegawai yang bertugas di lapangan biasanya mendaptkan kompenasai antara 2 – 3 kali lipat dari pekerjaan di dalam ruangan/kantor. Besarnya kompensasi sejalan dengan besarnya resiko dan tanggung jawab yang dipikulnya.

C. Faktor Ekstern

Contoh faktor ekstern pegawai dan organisasi yang mempengaruhi besarnya kompensasi adalah sebagai berikut :

a. Penawaran dan Permintaan kerja

Mengacu pada hukum ekonomi pasar bebas, kondisi dimana penawaran (supply) tenaga kerja ebih dari permintaan (demand) akan menyebabkan rendahnya kompensasi yang diberikan. Sebaiknya bila kondisi pasar kerja menunjukkan besarnya jumlah permintaan tenaga kerja sementara penawaran hanya sedikit, maka kompensasi yang diberikan akan besar. Besarnya nilai kompensasi yang ditawarkan suatu organisasi merupakan daya tarik calon pegawai untuk memasuki organisasi tersebut. Namun dalam keadaan dimana jumlah tenaga kerja lebih besar dari lapangan kerja yang tersedia, besarnya kompensasi sedikit banyak menjadi terabaikan.

b. Biaya hidup

Besarnya kompensasi terutama upah/gaji harus disesuaikan dengan besarnya biaya hidup (cost of living). Yang dimaksud biaya hidup disini adalah biaya hidup minimal. Paling tidak kompensasi yang diberikan harus sama dengan atau di atas biaya hidup minimal. Jika kompensasi yang diberikan lebih rendah dari biaya hidup minimal, maka yang terjadi adalah proses pemiskinan bangsa.

KELOMPOK 3

KOPERASI SEBAGAI PERUSAHAAN

PENGERTIAN
Badan usaha atau perusahaan adalah suatu organisasi yang mengkombinasikan & mengkoordinasikan sumbersumber daya untuk tujuan memproduksi & menghasilkan barang atau jasa.
Secara konsepsional, Koperasi sebagai Badan Usaha yang menampung pengusaha ekonomi lemah, memiliki beberapa potensi keunggulan untuk ikut serta memecahkan persoalan social – ekonomi masyarakat. Peran Koperasi sebagai upaya menuju demokrasi ekonomi secara kontitusional tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.
Koperasi sebagai badan usaha maka :
• Tunduk pada kaidah & prinsip ekonomi yang berlaku
• Mampu menghasilkan keuntungan & mengembangkan organisasi serta usahanya
• Anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa
• Memerlukan sistem manajemen usaha (keuangan, teknik, organisasi & informasi)

PERANAN KOPERASI DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL
Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang dibentuk dari, oleh dan untuk anggotanya memang diharapkan dapat memberikan peluang pengembangan usaha para anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya didalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Koperasi merupakan organisasi ekonomi yang bersifat distinct (memiliki ciri yang khas), dengan corporate philosophy, corporate culture (praktek bisnis koperasi harus dapat mempresentasikan nilai-nilai yang mampu untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan pasar yang kompetitif).
Nilai yang melekat pada organisasi dan manajemen koperasi adalah kemampuan untuk menolong diri sendiri, pengelolaan secara demokratis, berkeadilan dan solidaritas, dengan nilai-nilai tersebut mengisyaratkan bahwa koperasi sebagai organisasi yang berkemampuan untuk menolong diri sendiri (selfhelp organization) harus memiliki tujuan ekonomi yang jelas dan manajemen kebersamaan (Joint management) yang profesional, sehingga koperasi dapat menempatkan fungsi dan perannya sebagai lembaga ekonomi yang strategis dalam menumbuhkembangkan potensi ekonomi rakyat, karena koperasi adalah badan usaha yang berkaitan dengan kehidupan dan perekonomian dari sebagian besar rakyat yang tersebar diseluruh daerah, kota dan desa di Indonesia yang meliputi hampir seluruh jenis lapangan usaha yang ada.
Koperasi sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian nasional selain Badan Usaha Milik Negara (BUMN/D). Maka koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus lembaga ekonomi yang mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang memiliki nilai jati diri yang berbeda dengan organisasi ekonomi lainnya, maka koperasi diharapkan juga mampu berperan aktif sebagai lembaga yang dapat melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya.
Untuk itu koperasi sebagai lembaga ekonomi yang bergerak dibidang sektor riil dan informasi dituntut dapat berkiprah didalam aneka usaha bisnisnya secara profesional dalam bingkai yang rasional sehingga koperasi diharapkan tetap eksis, karena kehadirannya sangat memberi arti bagi anggota dan masyarakat umum disekitarnya karena tumbuh dan berakar pada masyarakat.

TUJUAN PERUSAHAAN KOPERASI
Tujuan utama koperasi berfokus pada peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat, hal ini jelas terlihat pada pasal 3 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyebutkan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Tidak terlepas dari azas ekonomi, dimana koperasi dituntut selain sebagai lembaga usaha yang harus mencari keuntungan sebagaimana lembaga usaha lainnya, maka koperasi sebagaimana jati dirinya juga harus mengedepankan. Untuk itu koperasi harus mampu memainkan perannya sebagai lembaga ekonomi yang sekaligus sebagai lembaga sosial baik dikalangan organisasinya maupun terhadap lingkungan masyarakat sekitarnya, dengan menjadikan koperasi sebagai lembaga yang mempunyai peran multi fungsi pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat turut dalam membangun tatanan perekonomian nasional.
• Jadi tujuan perusahaan koperasi yaitu:
• Berorientasi pada profit oriented dan benefit oriented
• Landasan operasinal didasarkan pada pelayanan (service at a cost)
• Memajukan kesejahteraan anggota adalah prioritas utama
Struktur Organisasi Koperasi
Ropke dalam bukunya The Economic Theory of Cooveratives mengidentifikasi ciri-ciri organisasi koperasi sebagai berikut.
• Terdapat sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi
• Terdapat anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya dari kelompok koperasi
• Anggota yang bergabung dalam koperasi memanfaatkan koperasi secara bersama, yang disebut sebagai perusahaan koperasi
• Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya.

Jika diperhatikan ciri-ciri tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi koperasi terdiri dari:
• Anggota koperasi, baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya
• Badan usaha koperasi, sebagai satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi
• Organisasi koperasi, sebagai badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun bukan anggota.
Struktur organisasi koperasi di Indonesia dapat dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu meliputi rapat anggota, pengurus, pengawas dan pengelola. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi koperasi secara umum seperti pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Struktur Organisasi Koperasi
Sebenarnya, struktur organisasi koperasi tidak hanya mencakup segi intern koperasi tetapi meliputi segi ekstern. Sebagai sebuah badan usaha yang sekaligus merupakan gerakan ekonomi rakyat, maka kedua segi organisasi koperasi harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Yang dimaksud segi intern organisasi koperasi adalah struktur organisasi koperasi yang meliputi unsur-unsur kelengkapan yang ada dalam organisasi koperasi tersebut, contoh ada unsur pengurus, pengawas, pengelola dan anggota Masing-masing unsur tersebut harus bekerja sama sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam memajukan koperasi. Sedangkan yang dimaksud segi ekstern organisasi koperasi adalah hubungan dan kedudukan koperasi terhadap organisasi koperasi lainnya, baik yang sama tingkatnya (antar sesama koperasi primer) maupun dengan koperasi yang lebih tinggi tingkatannya seperti Pusat Koperasi, Gabungan Koperasi serta Induk Koperasi.

PILAR KOPERASI SEBAGI USAHA KERAKYATAN
Dalam teori strategi pembangunan ekonomi, kemajuan Koperasi dan usaha kerakyatan harus berbasiskan kepada dua pilar, yaitu :
 Tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat
 Berfungsinya aransmen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang effektif
 mekanisme yang harus dilalui untuk mencapai hasil akhir tersebut.
Sebagaimana organisasi ekonomi yang dibentuk dari, oleh dan para anggotanya, maka organisasi koperasi harus mampu mempresentasikan aktivitas ekonomi kepentingan para anggotanya. Dilain hal koperasi harus dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. Koperasi tidak hanya berperan sebagai lembaga usaha anggotanya, akan tetapi lebih dari itu koperasi harus dapat menjadi wadah dalam melaksanakan fungsi sosialnya.
Untuk dapat menumbuhkembangkan koperasi sebagai lembaga ekonomi sebagaimana lembaga ekonomi dan lembaga keuangan lain yang berorientasi pada profit motif namun tetap berwatak sosial, maka pembinaan dan pemberdayaan koperasi tidak ada cara lain, yaitu dengan upaya peningkatan pelayanan koperasi, sehingga koperasi benar-benar dapat berperan sebagaimana tujuannya didalam peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat dalam kerangka tatanan ekonomi kerakyatan.

KASUS
Di Kalimantan Selatan menurut sumber Dinas Koperasi dan UKM data tahun 2008 terdapat sebanyak 2.134 unit koperasi yang didukung oleh anggota 2.99.269 orang, dengan modal sendiri kurang lebih 178.179.000.000 rupiah, dan modal luar 332.842.000.000 rupiah dan dengan tinmgkat volume usaha sebesar 587.489.000.000 rupiah, tentunya ini memiliki potensi yang sangat besar dalam turut serta mendukung dan berperan dalam pengembangan dan pembangunan ekonomi di Kalimantan Selatan.
Hal yang menjadi kendala utama dalam menjadikan koperasi sebagai lembaga multi fungsi adalah masalah partisipasi (dukungan) anggota dan citra masyarakat didalam memajukan koperasi, sehingga berakibat kurangnya kinerja koperasi sebagai badan usaha yang berazaskan gotong royong dengan mengedepankan unsur sosial. Untuk alasan inilah, maka unsur partisipasi dan pengambilan citra koperasi merupakan uji konparatif, yaitu suatu koperasi mungkin saja sukses dalam persaingan usaha, namun memberikan kinerja pelayanan yang rendah bagi anggotanya dan bahkan tidak mempunyai unsur sosial bagi anggota masyarakat sekitar.
Dengan pertumbuhan koperasi yang berkualitas maka diyakini koperasi akan mampu menopang pertumbuhan perekonomian daerah, nasional ditengah arus putaran perekonomian global dan juga mampu menciptakan daya saing tinggi melalui produk dan jasa yang dihasilkan, walaupun kebutuhan sarana kerja yang efektif dan efesien serta system jaringan melalui komputerisasi mutlak diperlukan untuk mendukung menciptakan daya saing koperasi baik ditingkat daerah maupun tingkat nasional.
Maka, keberhasilan usaha koperasi adalah merupakan prestasi dalam melaksanakan kegiatan berbisnis dalam meningkatkan kesejahtraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Keberhasilan usaha tersebut dapat dicapai karena dilaksanakan dengan manajemen yang baik, seperti yang dikemukakan oleh Atje Partadiredja (1996) dalam Djarkasih Satiakusumah (2000: 59).
“….. di mana keberhasilan koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja dalam bidang manajemen; jika orang-orang dalam manajemen ini jujur, cakap dan giat, besarlah kemungkinannya koperasi akan maju pesat, sebaliknya jika tidak cakap, curang atau tidak berwibawa tentulah koperasipun akan mundur atau tidak semaju seperti yang diharapkan”.
Dengan demikian manajemen koperasi harus dilaksanakan sebaik-baiknya oleh semua perangkat organisasi koperasi. Untuk meningkatkan kepentingan anggota, manajemen koperasi harus peka terhadap proses keanggotaan melalui penerapan manajemen keanggotaan. Fungsi operasional keanggotaan koperasi dapat diartikan sebagai suatu proses dari fungsi perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengadaaan anggota (procurement), pengembangan anggota (development), pemberiaan manfaat kepada anggota (benefit), pemeliharaan anggota (maintenence), dan pemutusan hubungan keanggotaan (separation).
Fungsi Operasional Keanggotaan Koperasi
Fungsi operasional keanggotaan koperasi merupakan pengembangan dari fungsi-fungsi operasional manajemen sumber daya manusia. Manajemen merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap organisasi. Sebagaimana diketahui, hakikat manajemen adalah mencapai tujuan melalui tangan orang lain. Pencapian tujuan melalui tangan orang lain itu dilakukan oleh manajemen dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasiaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengawasan. Dengan demikian, keberhasilan manajemen sebuah organisasi akan sangat tergantung pada pelaksanaan masing-masing fungsi tersebut.
Walaupun tingkat kerumitan pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen beragam antarsatu organisasi dengan organisasi lainnya, namun tidak ada organisasi yang ingin mencapai tujuannya secara efektif, yang dapat mengelak dari keharusan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Hal yang sama berlaku pula pada Koperasi. Hanya dengan melaksanakan fungsi-fungsi manajemen itulah sebuah koperasi akan dapat mencapai tujuan-tujuan mulianya secara efektif (Revrisond Baswir, 2000:158).
Menurut Maurice dalam Adhitya Wardhono dan Asep Mulyana (2001), manajemen adalah seni bagaimana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan. Jika tujuan suatu organisasi itu sederhana dan organisasinya kecil maka pengelolanya akan lebih mudah dibanding dengan organisasi yang lebih besar. Banyak perusahaan kecil, perusahaan perseorangan maupun koperasi dapat secara cepat berkembang. Namun setelah perusahaan itu membesar seiring dengan perubahan waktu, dan tujuan yang ingin dicapai lebih banyak maka diperlukan pengelolaan yang lebih cermat. Di sinilah letak pentingnya diterapkannya ilmu manajemen, karena dengan manajemen
yang baik sebuah organisasi akan mampu bertahan.
Manajemen keanggotaan dapat diartikan sebagai suatu proses dari fungsi perencanaan, pengorganisasiaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengadaaan, pengembangan, pemberiaan manfaat, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan keanggotaan dengan maksud untuk mencapai sistem tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama (Soetaryo Salim, 1989:4). Pendekatan yang digunakan dalam pembahasan fungsi operasional manajemen keanggotaan berdasarkan pada manajemen sumberdaya manusia yang terdiri dari aktivitas-aktivitas sebagai berikut :
 Pengadaan Anggota
Sedarmayanti (2001: 14) menyatakan, bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama suatu organisasi yang mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang yang heterogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi, dalam mencapai tujuan organisasi hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan supaya efektif dan efisien dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi.
Karena itu pengadaan anggota harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan diawasi. Kegiatan untuk memperoleh atau mengadakan anggota dalam jumlah dan kualitas yang tepat. Organisasi koperasi tidak sembarang menerima anggota, jadi ada pembatasan dan harus melalui proses rekruitmen dari tujuan perusahaan koperasi, kegiatan perusahaan koperasi, jumlah anggota yang akan diterima dihubungkan dengan usaha yang dilakukan, kualitas dari pada anggota (umur, usaha, dapat melakukan tindakan hukum mempunyai keahlian tertentu). Selanjutnya dalam pelaksanaannya koperasi harus betul-betul memperhatikan proses tersebut di atas, rekruitmen anggota harus sesuai dengan tujuan koperasi dan kegiatan koperasi, jumlah anggota yang akan diterima mempunyai kualitas yang baik, yang pada akhirnya dari semua kegiatan di atas harus diawasi secara sungguh-sungguh oleh semua komponen dalam koperasi tersebut sehingga tidak akan dapat merugikan kepentingan koperasi dan anggota lainnya.
 Pengembangan Anggota
Pengembangan merupakan peningkatan penguasaan pengetahuan dan keterampilan, khususnya mengenai prinsip-prinsip (sendi-sendi dasar koperasi), teknik berkoperasi sebagai organisasi ekonomi berwatak soaial, teknik usaha, produksi, permodalan, pembelian, penjualan dan sebagainya, melalui pendidikan dan latihan yang terprogram. Hal ini merupakan suatu kegiatan yang amat penting dan harus terus digunakan, mengingat selalu berkembangnya teknologi, reorganisasi usaha dan semakin meningkatnya tantangan lingkungan yang membawa tugas manajemen semakin rumit. Sehubungan dengan itu itu program pendidikan dan pelatihan koperasi yang berkesinambungan berdasarkan kurikulum dan metode yang tepat dan terarah merupakan unsur yang menentukan untuk mencapai keberhasilan koperasi dalam meningkatkan kepentingan para anggota.
Karena itu pengembangan anggota harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan diawasi. Kegiatan untuk memperoleh pendidikan dan latihan yang terprogram sangat diperlukan dalam koperasi. Organisasi koperasi dapat menerapkan pola pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh anggota maupun oleh koperasi yang bersangkutan Selanjutnya dalam pelaksanaannya koperasi harus betul-betul memperhatikan proses tersebut di atas, pendidikan perkoperasian harus sesuai dengan tujuan koperasi dan kegiatan koperasi, demikian halnya dengan pelatihan perkoperasian harus sesuai dengan tujuan koperasi dan kegiatan koperasi, akhirnya dari semua kegiatan di atas harus diawasi secara sungguh-sungguh oleh semua komponen dalam koperasi sehingga dapat dirasankan manfaatnya.
Menurut Faustino Cardoso Gomes (2001: 197), pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya, atau suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Supaya efektif, pelatihan biasanya harus mencakup pengalaman belajar (learning experience), aktifitas-aktifitas yang terencana ( be a planed organizational activity), dan didesain sebagai jawaban atas kebutuhan-kebutuhan yang berhasil diidentifikasikan. Dewi Puspaningtyas (2000: 188) berpendapat melalui program pendidikan dan pelatihan yang efektif kualitas sumber daya manusia dapat dicapai dengan lebih efisien dan diharapkan berdampak terhadap pengembangan organisasi secara optimal.
 Pemberian Manfaat Kepada Anggota
Fungsi ini merumuskan dan melaksanakan pemberian balas jasa yang layak bagi anggota dan menyesuaikan program-program kerja dalam pencapaian tujuan koperasi. Pemberian manfaat pada perusahaan koperasi melalui pelayanan-pelayanan pada para anggota:
1. Pengadaan barang yang diperlukan para anggota, pembelian atau produksi sendiri oleh anggota dengan harga yang terjangkau dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Penjulan barang-barang atau jasa hasil produksi para anggota ke pasar dengan harga yang menguntungkan.
Karena itu pemberian manfaat kepada anggota harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan diawasi. Kegiatan untuk melaksanakan pemberian balas jasa yang layak bagi anggota dan menyesuaikan program-program kerja dalam pencapaian tujuan koperasi perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat kepada anggota. Organisasi koperasi dapat memberikan manfaat kepada anggota melalui pelayanan-pelayanan pengadaan barang, pembelian atau produksi sendiri oleh anggota dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, penjulan barang-barang atau jasa hasil produksi para anggota ke pasar dengan harga yang menguntungkan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya koperasi harus betul-betul memperhatikan proses tersebut di atas, memberikan manfaat kepada anggota melalui pelayanan-pelayanan pengadaan barang, pembelian atau produksi sendiri dan penjualan barang-barang atau jasa hasil produksi harus sesuai dengan tujuan koperasi dan kegiatan koperasi, akhirnya dari semua kegiatan di atas harus diawasi secara sungguh-sungguh oleh semua komponen dalam koperasi sehingga dapat dirasankan manfaatnya oleh anggota pada khususnya dan masyarakat ( non-anggota) koperasi pada umumnya.
 Pemeliharaan Anggota
Dalam hal ini yang harus dipelihara ialah: sikap dan keadaan jasmaninya. Walaupun banyak faktor yang mempengaruhi terhadap pengembangan dan pemeliharaan sikap, tetapi faktor komunikasi akan terlibat dalam semua faktor tersebut (Sutaryo Salim, 1989: 12). Sementara itu menurut De Cenzo dan Robbins (1996: 423-446), fungsi pemeliharaan berkaitan dengan program keselamatan kerja (job safety programs) yang dirancang untuk menjamin keselamatan kerja karyawan dan program kesehatan (wellness programs) yang dirancang untuk menjaga kesehatan karyawan. Fungsi pemeliharaan juga berhubungan dengan program komunikasi (communication programs) yang digunakan sebagai dasar bagi peningkatan loyalitas dan komitmen karyawan.
Komunikasi ialah proses penyampaian pesan atau gagasan dari pengiriman pesan (komunikasi) kepada penerima (komunike) dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku pada komunike, sesuai dengan keinginan komunikasi. Proses komunikasi pada koperasi harus berjalan diatas lndasan prinsip-prinsip atau sendi dasar koperasi: demokrasi dan sukarela serta terbuka. Ini menghendaki adanya 2 jalur komunikasi (two way traffic communication), tidak hanya dari atas (pengurus atau manajer) kepada anggota (top down communication), tetapi juga dari bawah (anggota) kepada pengurus atau manajer atau pemerintah (bottom up communication) bahkan ke samping (hirizontal). Salah satu bentuk komunikasi yang lebih canggih yang digunakan dalam usaha memelihara sikap konstruktif para anggota adalah Konseling / penyuluhan (Sutaryo Salim, 1989: 15).
Malayu S.P. Hasibuan (1994: 225) berpendapat, konseling adalah pembahasan suatu masalah dengan seorang karyawan, dengan maksud pokok untuk membantu karyawan tersebut, agar dapat mengatasi masalah secara lebih baik. Dengan demikian, program konseling adalah suatu upaya untuk membantu atau membimbing karyawan dalam mengatasi masalah-masalah kinerja, tujuannya untuk mambantu orang-orang menjadi lebih efektif dalam memecahkan masalah-masalah mereka.
Karena itu pemeliharaan anggota harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan diawasi. Kegiatan yang harus dipelihara ialah sikap dan keadaan jasmani anggota, sehingga perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya. Organisasi koperasi dapat memelihara sikap dan keadaan jasmani para anggota dengan komunikasi atau program konseling / penyuluhan. Selanjutnya dalam pelaksanaannya koperasi harus betul-betul memperhatikan proses tersebut di atas, komunikasi dimaksudkan agar terjadi perubahan perilaku anggota yang harus berjalan diatas landasan prinsip-prinsip atau sendi dasar koperasi; demokrasi dan sukarela serta terbuka sehingga anggota merasa tentram, akhirnya dari semua kegiatan di atas harus diawasi secara sungguh-sungguh oleh semua komponen dalam koperasi sehingga anggota selalu siap sedia untuk berpartisipasi dan berusaha secara berkesinambungan. Dengan penyuluhan dan pembinaan yang baik karyawan akan menyadari arti penting fungsi pemeliharaan, baik bagi dirinya maupun bagi perusahaan.
 Pemutusan Hubungan Keanggotaan
Sesuai dengan sendi dasar / prinsip koperasi keanggotaan terbuka sekarela, maka tidak menutup kemungkinan bagi anggota untuk keluar atau menghentikan keanggotaannya dari koperasi. Perlu adanya suatu program pemutusan hubungan keanggotaan ini, jangan sampai keluarnya anggota ini dapat merugikan kepentingan anggota lainnya maupun kepentingan usaha perusahaan koperasi, yang jelas bahwa untuk mengurangi keluarnya anggota (member turn over), koperasi harus berusaha agar pelayanannya memberikan manfaat kepada anggota lebih besar dari pada kalau anggota ini tidak menjadi anggota koperasi lagi atau lebih besar dari pada kalau berusaha dengan organisasi lain yang bukan koperasi (Sutaryo Salim, 1989: 15).
Usman Moonti (2000: 22) berpendapat, organisasi koperasi harus berusaha agar seseorang yang akan masuk menjadi anggota dijaga terus-menerus mampertahankan anggotanya sampai anggota itu meningkat kesejahtraannya. Meskipun koperasi harus melakukan prinsip keanggotaan yang terbuka dan sukarela hal ini tidak berarti anggota dapat keluar begitu saja sesuai dengan kehendaknya. Pengurus organisasi harus terus berusaha agar kepada para anggota perusahaan koperasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga para anggota terus mempertahankan kelangsungan anggotanya kepada organisasi koperasi sampai pada suatu saat anggota dengan sukarela mau menghentikan keanggotaannya. Perencanaan yang intensif dalam pemberhentian keanggotaan perlu dilakukan karena akan menyangkut keberhasilan kegiatan permodalan perusahaan koperasi seandainya para anggota ini tidak terkendali dalam pengunduran dirinya sebagai anggota kopersi.
 Keberhasilan Usaha Koperasi
Sebagaimana layaknya setiap organisasi, organisasi koperasipun memiliki sasaran-sasaran atau tujuan yang akan dicapai. Sebagai organisasi, koperasi secara umum bertujuan mensejahtrakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan sasaran yang lebih dahulu harus
dicapai.
Tujuan koperasi adalah unsur manfaat, yaitu memenuhi kepentingan-kepentingan para anggotanya dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahtraan hidup. Untuk mencapai hal ini, walaupun koperasi bukan sebagai organisasi perkumpulan modal yang berorientasi profit, namun modal merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan tadi disamping faktor sumber daya lainnya. Bukan berarti pula koperasi tidak berupaya mencapai laba yang maksimal, sebagai badan usaha, koperasi bertujuan memperoleh laba yang dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan utamanya.
Berkaitan dengan kepentingan-kepentingan tertentu terhadap hasil-hasil dari berbagai kegiatan koperasi, Hanel (1985: 206) membedakan tiga jenis efisiensi dalam koperasi yaitu:
1. Efisiensi Pengelolaan Usaha
Sejauh mana suatu koperasi dikelola secara efisien dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya sebagai suatu lembaga ekonomi atau usaha. Jadi efisiensi operasional adalah sejauh mana tujuan yang telah disepakati organisasi koperasi khususnya perusahaan koperasi telah tercapai, yaitu efisiensi ekonomis berupa kestabilan keuangan dan prestasi usaha suatu perusahaan.
2. Efisiensi Yang Berkaitan Dengan Pembangunan
Efisiensi pembangunan dari organisasi swadaya koperasi berkaitan dengan penilaian atas dampak-dampak yang secara langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh koperasi sebagai konstribusi koperasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan pemerintah.
3. Efisiensi Yang Berorientasi Pada Kepentingan Para Anggota
Efisiensi anggota adalah suatu tingkat dimana melalui berbagai kegiatan pelayanan yang bersifat menunjang dari perusahaan koperasi itu kepenringan dan tujuan para anggota tercapai
Sedangkan menurut Mutis (1992) terdapat lima lingkup efisiensi koperasi, yaitu:
1. Efisiensi Intern
Merupakan perbandingan terbaik dari ekses biaya dengan biaya yang sebenarnya (actual cost). Hal ini dapat dilihat dari net value of infut dan net value of output.
2. Efisiensi Alokatif
Berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya dan dana dari semua komponen koperasi. Efisiensi ini juga mencakup perbandingan antara penggunaan sumber-sumber finansial di dalam dan di luar koperasi. Sebagai dasar tingkat pengukuran efisiensi digunakan laporan keuangan koperasi sampel, disamping data-data lain yang diperlukan seperti yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban pengurus.
3. Efisiensi Ekstern
Menunjukan bagaimana efisiensi pada lembaga-lembaga dan perseorangan di luar koperasi yang ikut memacu secara tidak langsung efisiensi di dalam koperasi.
4. Efisiensi Dinamis
Dikaitkan dengan tingkat optimasi karena ada perubahan teknologi yang dipakai, setiap perubahan teknologi akan membawa dampak terhadap produktivitas dan output yang dihasilkan.
5. Efisiensi Sosial
Dikaitkan dengan pemanfaatan sumberdaya dan dana secara tepat, karena tidak menimbulkan biaya-biaya atau beban sosial.
Yuyun Wirasasmita (1992: 9) menjelaskan bahwa ukuran keberhasilan usaha koperasi tidak semata-mata dengan ukuran efisiensi koperasi sebagai perusahaan, akan tetapi dengan ukuran efisiensi dalam rangka peningkatan kesejahtraan anggota dengan dampak-dampaknya yang bersifat sosial. Sedangkan Ibnu Soejono (1997: 60), menyatakan bahwa cara untuk menuju kepuasan anggota koperasi dapat dilihat dari dua sudut yaitu:
1. Keberhasilan koperasi dari sudut perusahaan, antara lain meliputi:
a.Jumlah anggota yang besar, koperasi sebagai oragnisasi yang berupa perkumpulan orang, perkembangannya sangat tergantung kepada kuantitas maupun kualitas anggotanya. Dari segi kuantitas anggota koperasi sebagai pemilik sangat berperan sebagai sumber permodalan yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, sedangkan sebagai pelanggan anggota merupakan pasar yang potensial. Bersamaan denagan itu kualitas koperasi akan dipengaruhi pula oleh kualitas anggotanya karena dalam sistem manajemen koperasi kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota.
b. Modal yang berkembang, modal terutama dari dalam koperasi sendiri merupaka indikator dari kemandirian koperasi, jika modal berasal dari anggota maka anggota sendirilah yang akan menentukan harga sehingga akan lebih murah serta mampu bersaing dengan non koperasi.
c.Volume usaha yang besar, volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi dan pangsa pasar, semakin besar volume usaha semakin besar pula kemampuan koeprsi untuk melayani kepentingan anggotanya dibidang sosial ekonomi. Pembentukan volume usaha koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi aktif dan loyalitas para anggotanya karena anggota sumber permodalan dan sekaligus sebagai pangsa pasar usaha koperasi.
d. Pelayanan yang baik, hubungan koperasi dengan para anggotanya merupakan hubungan timbal balik, sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan para anggota ikut bertanggungjawab dalam membesarkan koperasi, namun demikian para anggota harus mendapatkan manfaat dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dari koperasi dan apabila hal tersebut terpenuhi maka anggota akan merasakan manfaat dan kepuasan terhadap koperasinya.
2. Keberhasilan Koperasi dari Sudut Efek Koperasi
Keberhasilan koeprasi dari sudut efek koperasi dicerminkan oleh persepsi dari para anggotanya dan masyarakat bahwa keberadaan koperasi tersebut menjadikan keadaan ekonomi dan sosialnya menjadi lebih baik. Efek koperasi dapat dirasakan dalam hal-hal sebagai berikut:
a.Produktivitas, penghasilan koperasi dari seluruh kegiatan produksinya harus mampu memenuhi kewajiban minimal atau pokoknya seperti biaya tetap perusahaan, kewajiban terhadap anggota, karyawan dan terhadap pihak ketiga. Kewajiban koperasi terhadap anggota antara lain berupa pemberian sisa hasil usaha, sedangkan kewajiban terhadap pihak ketiga antara lain berupa pembayaran pinjaman.
b. Efektivitas, kewajiban koperasi terhadap anggota harus bisa terpenuhi, antara lain berupa pengembalian jasa yang menjadi hak anggota, pengaman dana-dana yang berasal dari para anggota, pemenuhan hak-hak anggota, transparasi manajemen, pembangunan lingkungan, kegiatan pendidikan, pelayanan hari tua, kematian dan sebagainya.
c.Adil, manajemen koperasi harus adil dalam pemberian pelayanan kepada anggotanya tanpa melakukan diskriminasi, karena bagaimanapun pentingnya koperasi harus mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi.
d. Mantap, para anggota harus bisa merasakan bahwa koperasi telah melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan kaidah ekonomi yang berlaku sehingga para anggota merasa mantap menjadi anggota koperasi tersebut dan tidak mempunyai keinginan untuk keluar dari keanggotaannya dan mencari alternatif lain diluar koperasi.
Röpke (1995) menyatakan bahwa: “Konsep keberhasilan usaha pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif”. Hal ini karena banyaknya pandangan yang berbeda terhadap pengertian, indikator maupun penyebab timbulnya, karena itu konsep tertentu dan keberhasilan usaha tidak dapat dipakai untuk memahami berbagia masalah yang simultan. Namun demikian dapat dipahami bahwa keberhasilan usaha suatu organisasi ekonomi selalu mengimplikasikan pendapat harus selalu lebih besar dari pada pengeluarannya. Dalam konteks koperasi sebagai sebuah organisasi ekonomi, maka keberhasilan usaha koperasi pada umumnya dapat diukur dengan
Sisah Hasil Usaha (SHU).
Beberapa peneliti telah mengukur keberhasilan koperasi terutama koperasi unit desa (KUD), indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan tersebut antara lain; sisa hasil usaha yang dibagikan per anggota setiap tahun, volume usaha, jumlah anggota, jumlah modal, rapat anggota tahunan tepat waktu, jumlah jam kerja, perbandingan realisasi dengan rencana, kehadiran anggota dalam rapat anggota, dan pangsa pasar (Rahmat, 1993).
Sedangkan Djarkasih Setiakusumah (2000), mengemukakan beberapa indikator dalam mengukur keberhasilan usaha KUD, yaitu: 1) keberhasilan KUD segi organisasi, 2) keberhasilan KUD segi keuangan; (a) realisasi jumlah volume usaha; (b) kemampuan permodalan, (c) besarnya sisa hasil usaha (SHU), dan 3) keberhasilan segi sosial
Berdasarkan pendapat dan tolak ukur di atas, maka keberhasilan usaha yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah jumlah modal yang dimiliki KUD, besarnya volume usaha yang dilakukan KUD, dan jumlah sisa hasil usaha (SHU) yang dicapai KUD.

Modal
Sesuai dengan Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Sebagai badan usaha, koperasi harus memiliki modal ekuitas sebagai modal perusahaan. Atas dasar itu kedudukan dan status modal koperasi secara hukum dipertegas dengan menetapkan modal sendiri yang merupakan modal ekuitas, sedangkan modal pinjaman merupakan modal penunjang (Hendar dan Kusnadi, 1999:191).
Dalam pasal 41, bab VII Undang-Undang No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
1. Modal Sendiri
Modal sendiri dimaksudkan modal yang berasal dari pemiliknya secara langsung akan menanggung resiko atau kerugian apabila terjadi kondisi pailit. Modal sendiri juga disebut dengan ekuiti (equity). Karena modal sendiri merupakan modal yang akan menanggung resiko kerugian maha usaha dengan basis modal sendiri yang kuat merupakan salah satu nilai lebih yang dilihat pihak lain (Hudiyanto, 2002: 145-146). Modal koperasi bisa didapatkan dari sumber anggota maupun non anggota, yang secara umum dikemukakan sebagai berikut:
a. Simpanan Pokok
Sejumlah simpanan uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
b. Simpanan Wajib
Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
c. Dana Cadangan
Sejumalah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
d. Hibah
Suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya (Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, 2002:71-72). Sedangkan Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001: 85) mengemukakan, hibah atau donasi yaitu sejumlah uang atau barang dengan nilai tertentu yang disumbangkan oleh pihak ketiga, tanpa ada sesuatu ikatan atau kewajiban untuk mengembalikannya.
Dalam kedudukannya sebagai modal sendiri, maka simpanan pokok dan simpanan wajib dikatagorikan sebagai modal dasar sehingga perlu dijaga mutasi pengurangannya sebagai akibat adanya anggota yang keluar tidak mengganggu stabilitas modal koperasi. Karena itu terhadap anggota yang keluar dari keanggotaan koperasi tidak dapat langsung mengambil kembali simpanan pokok dan simpanan wajibnya terutama sebelum diketahui jumlah tanggungan resiko dan hak dari simpanan-simpanannya tersebut. Modal tersebut sangat diperlukan karena sebagai badan usaha, koperasi melaksanakan kegiatan usaha dan untuk itu harus tersedia sejumlah modal baik untuk investasi maupun modal kerja. Karena anggota koperasi adalah pemilik koperasi, maka anggota berkewajiban menyediakan modal tersebut untuk dipergunakan oleh koperasi.
Sebagai komponen modal, modal sendiri memegang peranan yang cukup penting bagi suatu koperasi karena mencerminkan kemampuan internal koperasi dalam membentuk kapitalisasi. Modal sendiri menunjukan kemandirian dan kemampuan koperasi dalam menyerap dana anggota. Semakin besar modal sendiri maka semakin mandiri suatu koperasi.
2. Modal pinjaman atau modal luar dapat berasal dari :
a. Anggota
Suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
b. Koperasi lain/atau anggota
Pinjaman dari koperasi lain dan/a atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.
c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak terdapat ketenteuan khusus, koperasi sebagai debitor dari bank atau lembaga keuangan lainnya diperlukan sama dengan debitor lain, baik mengenai persyaratan pemberian dan pengembalian kredit maupun prosedur kredit.
d. Penerbitan obligasi dan surat berharga lainnya
Dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
e. Sumber lain yang sah
Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penewaran secara hukum (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 82-83).
Kemampuan koperasi menarik modal luar menunjukan prospek koperasi yang cukup baik bagi penanam modal. Semakin banyak koperasi yang mampu menarik modal dari luar, serta diimbangi dengan sumber modal sendiri secara signifikan, menunjukan bahwa usaha koperasi tersebut semakin menarik dan prospektif.
Volume Usaha
Volume usaha menunjukan besarnya pelayanan kepada anggota dan non anggota, baik melalui transaksi penjualan barang maupun jasa. Untuk mengukur tingkat perkembangan volume usaha ini dengan cara membandingkan antara target yang sudah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai dikalikan dengan 100%.
Volume usaha merupakan totalitas kegiatan yang tercermin dalam bentuk nilai uang dan merupakan titik sentral dari interaksi berbagai peubah dalam KUD, sehingga volume usaha merupakan ukuran jumlah seluruh kegiatan yang diukur dalam satuan uang sekaligus dapat memberikan gambaran apa saja yang dilakukan koperasi selama kurun waktu tertentu (Ima Suwandi, 1988: 38).
Menurut Balitbangkop (1992: 24), menyatakan semakin besar volume usaha yang dicapai KUD, semakin dapat diartikan bahwa fungsi dan manfaat KUD dirasakan oleh anggota, karena besarnya volume usaha menunjukan besarnya pelayanan koperasi kepada anggota maupun non anggota baik dalam bentuk transaksi pembelian maupun transaksi penjualan barang dan jasa. Voleme usaha dapat juga dijadikan petunjuk bahwa fungsi koperasi dalam perannya membina ekonomi para anggota.
Sisa Hasil Usaha (SHU)
Dilihat dari aspek legalistik, pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian, Bab IX, pasal 45 adalah sebagai berikut:
1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun
buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3) Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.
Dengan mengacu pada pengertian di atas, maka besarnya SHU yang diterima setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Sejalan dengan itu, dalam PSAK No. 27 paragraf 76, menyatakan bahwa :
Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan sisah hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut sisa hasil usaha. Sisa Hasil Usaha mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota. Istilah sisa hasil usaha digunakan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata diukur dari sisa hasil usaha tetapi lebih ditentukan manfaat bagi anggota.
Agar tercermin azas keadilan, demokrasi, transparansi, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, maka perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembagian SHU sebagai berikut:
1) SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota
Pada hakekatnya SHU yang dibagi kepada anggota adalah yang bersumber dari anggota sendiri. Sedangkan SHU yang bukan berasal dari hasil transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, melainkan dijadikan sebagai dana cadangan koperasi.
2) SHU anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri. SHU yang diterima setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukannya dengan koperasi. Oleh sebab itu, perlu ditentukan proporsi SHU untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang dibagi kepada anggota.
3) Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan
Proses perhitungan SHU per anggota dan jumlah SHU yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya.
4) SHU anggota dibayar secara tunai
SHU peranggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra usahanya (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 92).
Sisa Hasil Usaha (SHU) sangat berkaitan erat dengan skala usaha koperasi, dimana semakin besar skala usahanya maka sisa hasil usaha yang dihasilkan tentu akan semakin besar. Distribusi sisa hasil usaha didasarkan kepada jasa anggota kepada koperasi. Bagian SHU untuk anggota merupakan manfaat ekonomi yang diterima anggota pada akhir tahun buku. SHU yang dibagikan kepada anggota biasanya sebesar 30 sampai 40 persen saja dari total SHU.
Pembagian SHU ini sebagian besar didasarkan pada banyaknya pengguna jasa koperasi yang dimanfaatkan oleh anggota., dari modal yang disetor hanya akan memperoleh imbalan dalam jumlah yang sangat terbatas ( sesuai dengan salah satu prinsip koperasi ). Dengan demikian, koperasi tidak akan menarik bagi anggota, calon anggota, dan masyarakat lainnya yang ingin menjadi anggota hanya karena merasa memiliki kelebihan modal, sebaliknya koperasi akan sangat menarik apabila koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi anggotanya.
Sehingga keberhasilan usaha koperasi adalah merupakan prestasi dalam melaksanakan kegiatan berbisnis dalam meningkatkan kesejahtraan anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Hanel (1985:113) berpendapat, bahwa hasil usaha dan keberhasilan koperasi tidak timbul sendiri, melainkan merupakan akibat dari usaha koperasi yang sangat tergantung pula pada kerjasama yang efektif dan konstribusi para anggota terhadap perkembangan koperasi dan yang memerlukan tingkat solidaritas atau loyalitas tertentu.
Keberhasilan usaha (kenaikan Sisa Hasil Usaha, modal, dan volume usaha) koperasi dipengaruhi oleh fungsi operasional keanggotaan (pengadaan, pengembangan, pemberian manfaat, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan keanggotaan). Dengan demikian, pengelolaan anggota koperasi yang didasarkan atas fungsi operasional keanggotaann merupakan suatu sistem dalam rangka mewujudkan keberhasilan usaha koperasi.

LEMBAGA LAINNYA
(yang Berbadan Hukum Koperasi)

Di samping lembaga Koperasi yang telah dikenal, saat ini juga berkembang lembaga Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah (golongan ekonomi lemah) dengan berlandaskan sistem ekonomi Syariah Islam. Badan Hukum dari BMT dapat berupa Koperasi untuk BMT yang telah mempunyai kekayaan lebih dari Rp 40 juta dan telah siap secara administrasi untuk menjadi koperasi yang sehat dilihat dari segi pengelolaan koperasi dan baik, dianalisa dari segi ibadah, amalan shalihan para pengurus yang telah mengelola BMT secara Syariah Islam.Sebelum berbadan hukum koperasi, BMT dapat berbentuk sebagai KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dapat berfungsi sebagai Pra Koperasi.
Tujuan berdirinya BMT adalah guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi bagi kesejahteraan anggota, yang merupakan jamaah masjid lokasi BMT berada pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi kerakyatan, maka sudah seharusnya memanfaatkan dan memberdayakan Koperasi dan BMT sebagai lembaga yang menghimpun masyarakat ekonomi lemah dengan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat dan menggandeng lembaga-lembaga pemerintahan daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan Lembaga Perbankan Syariah , yang sedang berkembang saat ini di Indonesia, dalam sebuah bentuk kemitraan berupa pembinaan manajerial koperasi, bantuan pengembangan perangkat dan sistem keuangan mikro, serta kerjasama pendanaan dan pembiayaan .
Dengan membuat sebuah program kemitraan bagi BMT, maka diharapkan dapat mengembangkan usaha-usaha mikro, sebagai pelaku utama ekonomi kerakyatan, yang akan sulit jika dibiayai dengan menggunakan konsep perbankan murni, dan di sisi lain kemitraan ini juga akan meningkatkan kemampuan Koperasi dan BMT sebagai lembaga keuangan alternatif yang akhirnya program ekonomi Kerakyatan yang didengung-dengungkan selama ini dalam mencapai visi mencapai kesejahteraan lahir dan bathin, insya Allah akan dapat terwujud. Namun sebelum mewujudkan visi masyarakat sejahtera lahir dan bathin, kita harus menyadari bahwa makna kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya dari sisi materi semata, tetapi lebih dari itu yakni mempunyai ketersinggungan dengan apek ruhaniah yang juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan social ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kebersihan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat, sehingga mendiskusikan konsep kesejahteraan tersebut tidak terbatas pada variable-variabel ekonomi semata, melainkan juga menyangkut moral, adat, agama, psikologi, sosial, politik, demografi, dan sejarah.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!